Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani, Ini Lima Tugas Mendesak Menkeu Baru
CELIOS merespons pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan menyampaikan lima agenda mendesak yang harus segera dijalankan oleh penggantinya.
IDXChannel - Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merespons pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dengan menyampaikan lima agenda mendesak yang harus segera dijalankan oleh penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, menyatakan, pergantian tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal.
“Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Bhima merinci agenda pertama adalah memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat.
CELIOS mengusulkan penurunan tarif PPN menjadi 8 persen, menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan, serta menerapkan pajak produksi batu bara, pajak windfall profit, dan pajak kekayaan 2 persen bagi kelompok super kaya.
"Pajak 2 persen bagi aset orang super kaya urgent dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara," kata Bhima.
Kedua, kata dia, efisiensi anggaran negara harus dilakukan berdasarkan kajian makroekonomi yang transparan.
Lebih lanjut, Bhima meminta evaluasi ulang terhadap efisiensi yang dilakukan Sri Mulyani. Sebab, dinilai menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah.
Ketiga, mendorong restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga. Instrumen yang disarankan antara lain debt swap for energy transition, debt swap for nature, serta debt cancellation terhadap utang yang dianggap merugikan.
Selanjutnya yang keempat, mendesak pencopotan Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN.
Langkah ini disebut penting untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mencegah konflik kepentingan.
"Rangkap jabatan Wamen bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan," ujar Bhima.
Kelima, evaluasi menyeluruh atas belanja perpajakan juga dianggap mendesak. Perlunya audit atas perusahaan penerima tax holiday dan tax allowances, serta menegaskan insentif fiskal tidak boleh memperburuk ketimpangan antara korporasi besar dan UMKM.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk transparan dalam memberi insentif fiskal secara berkala kepada publik.
Nailul menegaskan, tidak boleh ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM.
“Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
(Dhera Arizona)