Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus 62,2 Persen, Rakyat Nikmati Rp803,5 Triliun
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.396,9 triliun hingga 30 September 2023. Angka ini setara 62,2% dari pagu anggaran 2023.
IDXChannel - Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.396,9 triliun hingga 30 September 2023. Angka ini setara 62,2% dari pagu anggaran 2023.
"Ini terdiri dari, yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp669,6 triliun, atau setara 66,9% dari pagu," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Oktober 2023 di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia menyebutkan, belanja ini ditujukan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos.
"Selanjutnya, adalah belanja non K/L Rp727,3 triliun atau setara 58,4% dari pagu," ucap Sri Mulyani.
Belanja ini ditujukan untuk realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
Dari jumlah BPP tersebut, jelas Sri Mulyani, sebanyak Rp803,5 triliun manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Pertama, untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM, berupa anggaran PKH Rp19,5 triliun kepada 9,9 juta KPM, Kartu Sembako Rp29,8 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp34,7 triliun untuk 96,7 peserta, bansos pangan Rp8,2 triliun, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun, bantuan alsintan Rp574,5 miliar, dan bantuan ternak Rp182,5 miliar.
Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp77,9 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp46,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp95,4 triliun, dan subsidi perumahan Rp616,9 miliar.
"Belanja untuk pendidikan, Program Indonesia Pintar Rp8 triliun untuk 12,3 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp10,8 triliun, dana BOS Kemenag Rp10,2 triliun, dan BOPTN Rp4,6 triliun," tambah Sri Mulyani.
Terakhir adalah untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Rp108,6 triliun dan bantuan bencana Rp1,81 triliun.
(YNA)