Realisasikan Anggaran Rp6,79 Triliun, Kementerian ESDM Gandeng UMKM
Kementerian ESDM turut mendorong pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya dalam realisasi anggaran pada 2024.
IDXChannel - Kementerian ESDM turut mendorong pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya dalam realisasi anggaran pada 2024.
"Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi harus diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan di Kementerian ESDM sesuai dengan jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/1/2024).
Adapun, Pagu Anggaran Kementerian ESDM pada 2024 adalah sebesar Rp6,79 triliun di mana Rp4,78 triliun merupakan pagu pengadaan. Dengan demikian, pagu pengadaan memiliki porsi sebesar 70,4% dari pagu anggaran.
Dadan meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memastikan pelaksanaan realisasi anggaran harus memperhatikan ketentuan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sesuai dengan amanat Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kata Dadan, KPA agar memastikan tiga hal. Pertama, mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi.
Kedua, menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
“Ketiga, memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen)," ujar Dadan.
Dia juga meminta Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian ESDM yang beranggotakan para KPA sebagai anggota tim agar memastikan dan memonitor penggunaan dan capaian PDN dan TKDN dalam semua pengadaan barang/jasa baik dari tender, seleksi, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, e-purchasing maupun swakelola.
Pada tahun anggaran 2024, sebagian dari anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yaitu sebanyak Rp2,28 triliun atau sekitar 33,51% anggaran Kementerian ESDM. Hendaknya pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini disegerakan. Dokumen-dokumen pendukung agar segera disediakan serta disiapkan penjelasan sebelum bulan Juni 2024 agar dapat dilakukan proses buka blokir.
Dadan juga meminta untuk membentuk clearing house pengadaan barang dan jasa Kementerian ESDM sebagai wadah untuk mencegah masalah dan pembahasan masalah yang mungkin timbul akibat pekerjaan.
"Saya minta pembentukan layanan clearing house pengadaan barang/jasa Kementerian ESDM agar bisa dipercepat. Diharapkan clearing house ini bisa menjadi wadah untuk pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa, pembahasan masalah atau potensi masalah serta pelaksanaan advokasi dalam rangka penyelesaian masalah pengadaan barang/jasa," ujar Dadan.
Penandatanganan Pakta Integritas
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024.
Dokumen yang ditandatangani adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pelaksanaan Pakta Integritas dilakukan dengan tujuan:
- Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel
- Mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Dasar 1945, dan Pancasila.
Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM sebagai komitmen anggota Pokja untuk mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Kementerian ESDM dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
(FRI)