Rencana Hentikan Pendapatan Tembakau, Philip Morris Pacu Transformasi Bisnis

Produsen rokok Marlboro, Phillip Moris menerbitkan kerangka kerja yang akan menjadi langkah pertama menuju penerbitan surat utang.

IDXChannel - Produsen rokok Marlboro, Phillip Moris menerbitkan kerangka kerja yang akan menjadi langkah pertama menuju penerbitan surat utang. Hal tersebut sejalan dengan rencana menghentikan bisnis tembakaunya.

Dilansir program Power Breakfast IDX Channel, Senin (30/8/2021), Philip Morris International Inc. tengah bersiap untuk memasuki pasar keuangan berkelanjutan karena menghadapi perluasan basis investor yang menolak mendanai perusahaan tembakau.

Mengutip Bloomberg, Senin (30/8/2021), produsen rokok Marlboro itu menerbitkan kerangka kerja yang akan menjadi langkah pertama menuju penerbitan surat utang, sejalan dengan rencana menghentikan bisnis tembakaunya.

Dimana, rencana tersebut akan menghubungkan beberapa pembiayaan utang dengan kemampuan perusahaan untuk menghapus pendapatan yang dihasilkan dari penjualan rokok.

"Kerangka kerja ini akan memungkinkan investor dan pemberi pinjaman untuk terlibat dan mendukung transformasi terdepan di industri kami, saat kami bekerja untuk mempercepat penghentian (bisnis) rokok dan menggunakan kemampuan kami yang kuat untuk mengembangkan produk yang melampaui nikotin dan memiliki dampak positif bersih pada masyarakat," ungkap Kepala Keuangan Philip Morris, Emmanuel Babeau, dilansir dari Bloomberg, Senin (30/8/2021).

Langkah itu juga dilakukan saat Philip Morris mendekati pengambilalihan Vectura Group Plc, yang merupakan produsen obat asma di Inggris. Akuisisi ini memicu kritik dari organisasi kesehatan mengenai masalah etika karena perusahaan tembakau memiliki perusahaan farmasi.

Selain itu, Philip Morris berusaha untuk meningkatkan kepercayaannya di pasar modal di mana semakin banyak uang tunai berasal dari investor yang menolak untuk membiayai pembuatan senjata, rokok, atau produk lain yang dianggap berbahaya bagi masyarakat.

Sepanjang tahun ini, perusahaan dan pemerintah secara global merilis obligasi hijau atau sosial atau utang yang terkait, dengan tujuan keberlanjutan senilai USD652 miliar. (FIRDA/NDA)