RI dan Kenya Sepakati Kerja Sama Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia dan Kenya menyepakati article of agreement (AOA) ihwal gerakan G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA) untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan.
IDXChannel - Indonesia dan Kenya menyepakati article of agreement (AOA) ihwal gerakan G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA) untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Kemitraan dua negara ini ditandatangani langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Perdana Menteri Kenya, Musalia Mudavadi, Kamis (17/10/2024).
Luhut menyebut, gerakan G20 GBFA penting karena menghimpun pendanaan untuk menginisiasi ekonomi berkelanjutan dan proyek pertumbuhan pembangunan berkelanjutan.
“Pertama-tama, saya sangat senang bahwa kita telah melangkah maju setelah pertemuan terakhir kita di New York bulan lalu. Terima kasih khusus kepada Kenya atas komitmennya untuk menandatangani article of agreement hari ini,” ujar Luhut di Park Hyatt Jakarta.
Dia optimistis negara-negara lain akan ikut bergabung dalam Blended Finance Alliance setelah kerja sama dengan Kenya.
Sebelumnya, beberapa negara seperti Prancis, Sri Lanka, Fiji, Kenya, Luksemburg, Kanada, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo menyepakati letter of mind (LOI) untuk membentuk GBFA.
“Saya percaya anggota lain akan segera bergabung. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai target ini, tetapi saya percaya dengan semangat kebersamaan, kita bisa melakukannya,” tuturnya.
Luhut mencatat, banyak negara menghadapi tantangan yang hampir sama dalam pembangunan berkelanjutan, aksi iklim, dan pertumbuhan berkeadilan. Namun, waktu untuk bertindak semakin sempit dan membutuhkan dukungan finansial.
Dengan menggabungkan modal dari sektor publik, filantropi, dan sektor swasta, Luhut yakin aliansi pembiayaan ini dapat meningkatkan investasi, menciptakan pasar baru, dan membuka triliunan dolar yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan pendanaan.
“Yang saya pikir sangat, sangat penting, terutama untuk negara-negara berkembang. Kami menyadari bahwa sumber daya publik saja tidak cukup untuk mencapai skala yang dibutuhkan dalam pencapaian SDGs dan aksi iklim,” ujar dia.
“Saya pikir isu ini sangat penting. Sekali lagi, saya selalu mengatakan bahwa negara-negara berkembang benar-benar membutuhkan platform semacam ini,” lanjut Luhut.
(Febrina Ratna)