Ridwan Kamil Ultimatum Penimbun Sembako: Polisi akan Tindak
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta aparat kepolisian menindak tegas penimbun sembako pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2023.
IDXChannel - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta aparat kepolisian menindak tegas penimbun sembako pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2023. Sebab, tindakan menimbun sembako menyebabkan harga dan pasokan tidak stabil.
"Itu sudah sering terjadi. Urusan beras minyak, ternyata ada penimbunan. Kita lihat, beras surplus 1,3 juta ton, tapi harga naik. Jadi ini ada apa, apakah ada penimbunan? Nanti kami teliti bersama BI (Bank Indonesia)," kata Emil pada acara High Level Meeting di Bandung, Kamis (16/3/2023).
Kang Emil juga meminta masyarakat ikut mengawasi kegiatan usaha di lingkungannya. Jika ditemukan ada yang menimbun sembako, agar tak segan segan melaporkannya ke pihak berwajib.
"Masyarakat juga melaporkan jika di wilayah ada gudang penimbunan sembako. Nanti polisi akan tindak," tegas dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, sebagai upaya pengendalian inflasi pihaknya memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sebab, dulu BTT memang dikhususkan untuk kebencanaan, namun sekarang BTT dapat dipakai untuk mengendalikan inflasi.
"Dengan menggunakan BTT, maka penyerapan dana pos pembangunan tidak akan berkurangi. Ekonomi tetap berjalan, masyarakat dapat fokus beribadah," ujar dia.
Untuk mengendalikan inflasi, Emil juga mengimbau warga membeli produk-produk dalam negeri. Selain itu, kata dia, kepala daerah juga perlu mengantisipasi arus mudik yang menjadi salah satu penyebab inflasi.
Apalagi, Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik pada tahun ini. Angka itu naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 mulai mereda.
Untuk itu, kata dia, Pemprov Jabar fokus tiga hal. Pertama, akses digital Jabar yang masuk ranking tiga besar harus dioptimalkan agar pelayanan publik full digital. Sehingga masyarakat tetap produktif di bulan Ramadan.
Kedua, kata dia, monitor kondusifitas lalu lintas Jabar sebagai jalur mudik dan destinasi wisata.
Ketiga, kata dia, mengantisipasi kenaikan harga dengan pemanfaatan lahan kosong, untuk menjaga ketersediaan produksi pangan agar tidak langsung membeli ke provinsi lain, apalagi impor dari luar negeri.
"Kalau produksinya aman, harga tetap naik, berarti sistem dagangnya, tadi sudah disepakati, akan dirilis daerah mana yang surplus, komoditas apa, daerah mana yang defisit," katanya.
(YNA)