Rumah Subsidi Wartawan Meluncur 6 Mei 2025, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah akan menghadirkan program rumah subsidi untuk wartawan. Sejumlah kriteria penerima telah disesuaikan agar lebih inklusif.
IDXChannel - Pemerintah akan menghadirkan program rumah subsidi untuk wartawan. Sejumlah kriteria penerima telah disesuaikan agar lebih inklusif.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kriteria penghasilannya yakni hingga Rp13 juta untuk wartawan yang sudah berkeluarga dan Rp11–Rp12 juta bagi yang masih lajang.
“Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp7–Rp8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program,” kata Amalia di Jakarta, dikutip pada Rabu (9/4/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, peluncuran perdana program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025. Pada tahap awal pelaksanaanya, ditargetkan 1.000 unit rumah subsidi tersedia untuk wartawan di berbagai daerah.
Maruarar juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi penerima. Sehingga, program ini nantinya akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan dukungannya atas penyediaan rumah subsidi bagi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, program ini juga menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Menteri PKP tadi sampaikan Pak Prabowo langsung yang kemudian memberi atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar keempat, jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya,” katanya.
“Profesi ini tidak hanya penting, tapi juga esensial dalam menjaga ruang demokrasi. Kesejahteraan wartawan harus menjadi bagian dari agenda strategis negara. Bukan hanya sekadar bentuk simpati, tapi melalui tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan,” ujar Meutya.
(Dhera Arizona)