Saham Waskita (WSKT) Keluar dari Indeks IDX BUMN 20, Ini Reaksi Erick Thohir
Respons Menteri BUMN, Erick Thohir soal saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) terdepak dari Indeks IDX BUMN 20.
IDXChannel - Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) terdepak dari Indeks IDX BUMN20. Indeks ini menjadi acuan kinerja harga dari 20 saham perusahaan tercatat yang terdiri dari BUMN, BUMD, dan afiliasinya.
Posisi Waskita digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir tidak mempersoalkan keluarnya saham emiten konstruksi pelat merah itu dari IDX BUMN20. Menurutnya, perkara ini imbas dari praktik fraud alias korupsi di internal perusahaan.
Selain itu, menjadi bagian pertanggungjawaban WSKT atas surat utang yang diterbitkan, namun belum dapat dilunasi perusahaan.
"Kan memang kasus fraud, bagaimana waktu itu mengeluarkan surat utang atau bond, yang enggak ada tanggung jawab. Ya enggak apa-apa (keluar dari IDX BUMN20), itu bagian dari pertanggungjawaban itu," ujar Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Saham Waskita Karya sampai saat ini masih di suspend Bursa Efek Indonesia (BEI) karena menunda membayar bunga ke-11 obligasi berkelanjutan IV mengacu surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1184/DIR/0523 tanggal 5 Mei 2023 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1).
Erick memastikan, kasus yang menimpa BUMN Karya itu akan segera ditangani Kementerian BUMN. Salah satunya melalui skema restrukturisasi keuangan yang di tengah berjalan saat ini.
Di samping itu, membawa para petinggi perusahaan yang bermasalah dengan kasus hukum atau terlibat dengan tindak pidana korupsi.
"Dan itu nanti kita akan memperbaiki perusahaannya. Dan saya terus mendorong proses hukum di BUMN. Kalau ada para pimpinan yang korup, kita dorong," tuturnya.
"Kita ingin sama-sama perbaiki BUMN ini, saya tidak mau jumawa, 'oh kita sudah cukup, sudah baik dengan dividen yang diberikan ke negara terbesar sepanjang sejarah Rp80,2 triliun dengan keuntungan Rp205 triliun, oh cukup enggak, harus lebih bagus lagi, tapi perlu proses, oknum-oknum tetap kita proses," tukas Erick.
(FAY)