Sejarah Shutdown Pemerintahan Amerika Serikat, Terlama 34 Hari

Pemerintah Amerika Serikat (AS) terancam mengalami shutdown atau penutupan imbas tidak tercapainya kesepakatan anggaran operasional pemerintah.

IDXChannel - Pemerintah Amerika Serikat (AS) terancam mengalami shutdown atau penutupan imbas tidak tercapainya kesepakatan anggaran operasional pemerintah.

Sejauh ini, undang-undang anggaran 2023/2024 di DPR masih belum membuahkan hasil. Jika status quo tidak berubah, pemerintahan federal AS akan resmi ditutup pada Minggu pagi, tepat 1 Oktober 2023.

Salah satu penyebab pemerintahan AS terancam shutdown adalah utang nasional AS yang telah menembus level USD33 triliun. Angka ini setara Rp512.000 triliun (kurs Rp15.515 per USD) dan membuat pemerintah AS semakin terjepit di tengah ancaman shutdown.

Berdasarkan website resmi pemerintah AS pada 29 September 2023, tercatat utang nasional AS telah menyentuh angka USD33,126 triliun.

Utang menggunung ini disebabkan peningkatan belanja pemerintah federal sekitar 50 persen antara tahun fiskal 2019 dan tahun fiskal 2021.

Di AS, penutupan pemerintahan terjadi ketika undang-undang pendanaan yang diperlukan untuk membiayai pemerintah federal tidak disahkan sebelum tahun fiskal berikutnya dimulai. 

Dalam penutupan, pemerintah federal membatasi kegiatan dan layanan lembaga, menghentikan operasi yang tidak penting, merumahkan pekerja, dan hanya mempertahankan karyawan penting di departemen yang terkait perlindungan manusia atau properti. 

Shutdown juga dapat mengganggu pemerintahan tingkat negara bagian, teritorial, dan lokal.

Sejarah penutupan pemerintahan ini dimulai tatkala terjadinya kesenjangan pendanaan pada 1980, ketika Jaksa Agung Benjamin Civiletti mengeluarkan pendapat yang pada akhirnya menjadi dasar hukum terkait shutdown. 

Dalam sejarah AS, melansir Statista, penutupan pemerintahan terlama terjadi pada tahun fiskal 2018/2019 mencapai 34 hari. Sementara penutupan pemerintahan terlama kedua dan ketiga terjadi pada 1995 dan 2013. (Lihat grafik di bawah ini.)

 
Sepanjang 1980-an, penutupan pemerintahan terjadi banyak sekali, namun lebih singkat. Sedangkan pada 1970-an, penutupan tersebut juga berlangsung lebih lama, namun hanya sekali melampaui dua minggu, yaitu pada 1978. 

Penutupan pemerintahan bukanlah hal yang jarang terjadi di negeri Paman Sam. Sejak 1976, terdapat 20 penutupan yang terjadi berlangsung rata-rata delapan hari.

Di tengah belanja pemerintah yang masif untuk mendukung ekonomi nasional, pemerintah AS gencar menelurkan kebijakan pemotongan pajak hingga program stimulus yang berakibat pada penurunan penerimaan negara.

Langkah kebijakan ini diambil akibat meluasnya pengangguran selama pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor yang membuat utang pemerintah membengkak.

Sebelumnya, krisis plafon utang AS sempat menjadi perdebatan pada Juni 2023. Plafon utang AS saat itu yang mencapai USD31,4 triliun dan sudah mencapai batasnya pada Januari 2023. 

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy berbeda pendapat mengenai kebijakan belanja pemerintah.

Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, DPR AS akhirnya meloloskan Fiscal Responsibility Act atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Tanggung Jawab Fiskal dengan suara 314-117.

Klausul dalam RUU tersebut adalah menangguhkan plafon utang hingga Januari 2025. Artinya, persoalan plafon utang baru akan dibahas lagi setelah pemilihan presiden AS. 

Dengan penangguhan plafon utang itu pemerintahan Biden harus membatasi pengeluarannya agar tidak ada risiko gagal bayar.

(RNA)