Semprot Kepala Daerah, Jokowi: Ada Beras Rp6 Ribu per Kilogram Kenapa Nggak Ada yang Beli?
harusnya pemerintah daerah terutama yang mengalami kekurangan pasokan beras bisa secara aktif berupaya mendatangkan pasokan dari Merauke atau daerah-daerah lain
IDXChannel - Presiden Joko Widodo menyoroti jejaring distribusi komoditas pangan di Indonesia yang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Secara khusus, pria yang akrab disapa Jokowi itu juga mempertanyakan peran kepala daerah untuk turut memperlancar kinerja distribusi tersebut.
"Saya pernah ke Merauke. Kepala Daerahnya bilang bahwa beras di sana melimpah. Harganya murah, cuma Rp6 ribu (per kilogram), tapi tidak ada yang beli. Ini kenapa (bisa terjadi)?" ujar Jokowi, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Dalam kondisi tersebut, menurut Jokowi, harusnya pemerintah daerah terutama yang mengalami kekurangan pasokan beras bisa secara aktif berupaya mendatangkan pasokan dari Merauke atau daerah-daerah lain yang suplai berasnya masih berlimpah.
Langkah tersebut dinilai Jokowi penting dilakukan untuk mengelola dan mengantisipasi potensi gejolak inflasi di wilayahnya. Karena itu, Jokowi juga meminta agar seluruh kepala daerah, mulai dari walikota, bupati hingga gubernur untuk aktif bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Harus dicek. TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena kita ini negara besar sekali. Ada 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi," tutur Jokowi.
Kalau memang kendala ketersambungan tersebut terkait persoalan biaya transportasi yang mahal, Jokowi juga mengaku telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk dapat menggunakan anggaran tidak terduga sebagai solusinya.
"Kemarin sudah Saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya bisa menggunakan anggaran tak terduga. Untuk menutup biaya transportasi di barang-barang ya ada. Sudah saya perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," ungkap Jokowi.
Dikatakannya, langkah tersebut merupakan bentuk konkret dari kerja lapangan yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua TPIP dan TPID, terkait barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara saat ini adalah inflasi.
"Coba lihat sekarang, inflasi kita tadi disampaikan pak Gubernur BI di angka 4,94 persen. Lihat negara-negara lain, sudah tinggi banget sudah. Ada yang di atas lima persen. Ada yang sudah di angka tujuh (sampai) sembilan persen. Uni Eropa sudah 8,9 persen. AS sudah 9,1 persen lalu turun menjadi 8,5 persen. Ini momok semua negara. Tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi kabupaten kota, gubernur hingga walikota, TPIP dan TPID semuanya kerja sama, rampung," pungkas Jokowi. (TSA)