Sepanjang 2023, Pemerintah Kucurkan Rp443,4 Triliun untuk Perlinsos
realisasi belanja untuk perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi COVID-19.
IDXChannel - Pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp443,4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) di sepanjang 2023 lalu.
Nilai tersebut turun tipis sebesar 3,7 persen dibanding realisasi anggaran perlinsos pada 2022 yang mencapai Rp460,6 triliun. Meski turun, nilai realisasi anggaran tersebut dinilai masih cukup tinggi dibanding kondisi saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi pada 2019 lalu.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, realisasi belanja untuk perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi COVID-19.
Pada 2020, misalnya, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp498 triliun. Kemudian, terealisasi sebesar Rp468,2 triliun pada 2021 dan Rp460,6 triliun pada 2022.
"Jadi, (nilai realisasi 2023) ini masih naik lebih dari Rp140 triliun dari sebelum pre-COVID," ujar Sri, saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Menurut Sri, pemerintah memang sengaja untuk tetap menjaga anggaran perlinsos pada level yang cukup tinggi, karena masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi COVID-19.
Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga masih menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras.
"Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial," tutur Sri.
Sri juga menjelaskan bahwa kinerja anggaran perlinsos dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD).
BPP disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp159,6 triliun, serta belanja non-K/L Rp269,1 triliun.
Belanja K/L di antaranya untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,1 triliun, bantuan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM senilai Rp44,5 triliun, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp7,5 triliun.
Sementara belanja non-K/L digunakan untuk subsidi BBM Rp21,3 triliun, subsidi listrik Rp68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp7,8 triliun.
Penyaluran anggaran melalui TKD digunakan untuk pemberian BLT desa emilia Rp10,4 triliun yang disalurkan kepada 2,9 juta keluarga. (TSA)