Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia Minta Hentikan Diskriminasi Perdagangan
Pemerintah Indonesia meminta diskriminasi perdagangan di dunia untuk dihentikan. Pernyataan tegas Indonesia disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB.
IDXChannel - Pemerintah Indonesia meminta diskriminasi perdagangan di dunia untuk dihentikan. Pernyataan tegas Indonesia disampaikan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).
Duta Besar Indonesia untuk Amerika sekaligus Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta agar negara maju memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk melakukan hilirisasi industrinya.
"Pandangan Indonesia untuk kondisi global saat ini adalah menyarankan agar menghentikan diskriminasi perdagangan dan memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk melakukan hilirisasi industrinya," ujar Rosan melalui akun Instagramnya, Senin (25/9/2023).
Tak hanya itu, Indonesia juga menekan pentingnya solidaritas secara global. Serta menghidupkan kembali kepercayaan melalui warisan Konferensi Asia-Afrika 1955.
Permintaan Indonesia, lanjut Rosan, berdasarkan kondisi global saat ini. Terutama, hanya 12 persen Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan target PBB.
Sehingga, diperlukan kerja sama kolektif antar negara untuk mempercepat capaian pembangunan yang berkelanjutan.
"Menurut PBB hanya 12 persen dari target SDGs yang sesuai target atau in track, sehingga diperlukan kerja sama kolektif untuk mempercepat pencapaian SDGs," ucapnya.
Retno Marsudi sebelumnya menekan bahwa pentingnya solidaritas global dan tanggung jawab kolektif dalam menangani permasalahan di dunia saat ini. Dunia saat ini berada di persimpangan jalan.
"Bagi Indonesia, kepemimpinan global tidak hanya melulu tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Kepemimpinan global adalah tentang mendengarkan yang lain, menjadi bridge builder, menghormati hukum internasional secara konsisten, serta menghormati semua negara secara setara,” kata Retno.