Silicon Valley Bank Kolaps, Biden Ingin Perkuat Pengawasan Bank di AS

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (13/3/2023) dijadwalkan mengumumkan langkah-langah untuk melindungi sistem perbankan AS.

IDXChannel - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (13/3/2023) dijadwalkan mengumumkan langkah-langah untuk melindungi sistem perbankan AS. Dua bank di AS ditutup pihak regulator dalam beberapa hari ke belakang.

Pada Jumat (10/3/2023), Silicon Valley Bank (SVB) kolaps dan ditutup regulator di Negara Bagian California. Dua hari setelahnya, giliran Signature Bank yang berbasis di New York yang ditutup pihak berwenang.

Untuk mencegah krisis meluas, Departemen Keuangan AS, Federal Reserve dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengambil beberapa langkah. Mereka menjamin deposan SVB dan Signature Bank dapat mengakses dana mereka secara penuh.

Regulator Keuangan AS juga membuat fasilitas baru agar bank-bank dapat mengakses dana darurat dengan lebih mudah. Selain itu, the Fed juga mempermudah akses pinjaman dalam situasi darurat.

Langkah-langkah tersebut berhasil menenangkan Silicon Valley dan pasar keuangan. Meski demikian, Gedung Putih terus mengawasi dampak dari kolapsnya SVB dan Signature Bank terhadap sistem perbankan AS.

"Orang-orang Amerika dan bisnis Amerika diyakinkan bahwa simpanan bank mereka dapat diakses saat mereka membutuhkannya," kata Biden dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters pada Senin (13/3/3023).

"Saya dengan tegas berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang berada di balik kekacauan ini dan melanjutkan upaya untuk memperkuat pengawasan dan regulasi bank-bank besar sehingga kami tidak berada dalam posisi ini lagi," lanjut Biden.

Pada Minggu (13/2/2023), Biden mengisyaratkan kebijakan baru untuk mencegah krisis yang lebih luas. Namun, banyak pihak pesimis rencana tersebut akan didukung Kongres AS.

"Prospek lolosnya undang-undang di kondisi politik yang terpolarisasi seperti saat ini bisa dibilang sangat rendah," kata John Coffee, seorang profesor di Columbia Law School, kepada Reuters.

(WHY)