ECONOMICS

Singapura Kenakan Pajak Baru untuk Penumpang Pesawat, Berlaku 2026

Desi Angriani 10/12/2025 17:25 WIB

Kebijakan ini diumumkan oleh Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) sebagai langkah untuk mengurangi emisi sektor penerbangan.

Singapura Kenakan Pajak Baru untuk Penumpang Pesawat, Berlaku 2026 (Foto: dok straitstimes)

IDXChannel - Singapura berencana menerapkan pajak bahan bakar hijau atau sustainable aviation fuel (SAF) levy bagi setiap penumpang pesawat yang berangkat dari wilayahnya mulai 2026.

Kebijakan ini diumumkan oleh Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) sebagai langkah untuk mengurangi emisi sektor penerbangan. 

Namun penarikan biaya sudah berlaku lebih awal, yakni untuk semua tiket dan layanan penerbangan yang dijual per 1 April 2026 termasuk tiket penumpang, pengiriman kargo, hingga penerbangan bisnis.

Biaya SAF ini nantinya mengikuti dua faktor yaitu jarak perjalanan dan kelas kabin yang dipilih penumpang. Selain itu CAAS juga membagi dunia dalam empat kelompok jarak:

Kelompok 1: Asia Tenggara
Kelompok 2: Asia Timur Laut, Asia Selatan, Australia, Papua Nugini
Kelompok 3: Afrika, Asia Tengah & Barat, Eropa, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Selandia Baru
Kelompok 4: Amerika

Contohnya untuk penumpang ekonomi:

1 dolar Singapura untuk penerbangan ke Bangkok
2,80 dolar Singapura ke Tokyo
6,40 dolar Singapura ke London
10,40 dolar Singapura ke New York

Seluruh maskapai diwajibkan menampilkan biaya ini sebagai line item terpisah pada tiket pesawat. Perlu dicatat bahwa biaya tambahan ini tidak dikenakan kepada penumpang yang hanya transit di Singapura.

Langkah Singapura ini menjadi wujud dari target International Civil Aviation Organization (ICAO) yang menargetkan emisi nol bersih pada 2050 untuk penerbangan internasional. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target tersebut dengan cara bertahap.

Direktur Jenderal CAAS, Han Kok Juan menilai, mekanisme ini memastikan bahwa seluruh pengguna layanan penerbangan ikut berperan dalam upaya keberlanjutan. Namun tetap dalam batas biaya yang dianggap terjangkau bagi industri, pelaku bisnis, dan publik.

“Kita harus mulai dari suatu titik, kami melakukannya dengan cara yang terukur, memberi waktu bagi industri dan masyarakat untuk menyesuaikan diri," ujarnya.

Kabar ini muncul di tengah diskusi internasional pada KTT Iklim  COP30. Pemerintah Prancis, Spanyol, dan Kenya mendorong agar penumpang premium mendapat perhatian khusus agar dana yang terkumpul bisa dialokasikan untuk investasi berkelanjutan.

(DESI ANGRIANI)

SHARE