Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Disebut Bisa Kurangi Minat Investor
DPR mengaku banyak menerima laporan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait bayar tol tanpa berhenti (Multi Lane Free Flow/MLFF).
IDXChannel - DPR mengaku banyak menerima laporan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait bakal diberlakukannya teknologi tol nirsentuh atau bayar tol tanpa berhenti (Multi Lane Free Flow/MLFF).
Anggota Komisi V DPR, Sudewo mengatakan, BUJT meminta agar penerapan MLFF dilakukan kajian yang lebih mendalam sebelum diterapkan di lapangan. Mengingat teknologi ini menjadi yang pertama kalinya diterapkan di Indonesia.
"Kemarin sedikit banyak dari asosiasi BUJT menyampaikan, agar betul-betul dilaksanakan secara transparan, dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, karena teknologi ini baru pertama dilaksanakan di Indonesia. Masih banyak hal yang perlu dipelajari, teknologi hingga masyarakatnya," ujar Sudewo usai diskusi bersama INSTRAN di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Sudewo khawatir, penerapan MLFF yang cukup rumit menggunakan teknologi justru bisa mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan jalan tol dan bisa berdampak pada kerugian para BUJT.
Sehingga cashflow berkurang, dan ujungnya dapat berdampak pada iklim investasi di jalan tol. Karena di samping itu, ada cita-cita pembangunan jalan yang harus dikebut oleh pemerintah hingga 2024.
"Jangan sampai berdampak tehadap ketertarikan mereka menggunakan jalan tol menjadi menurun. Ini tentu akan berdampak pada iklim investasinya, investor tidak lagi tertarik, sedangkan ada target pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 5.000 km," kata Sudewo.
Di samping itu, Sudewo mengakui, gagasan tentang adanya teknologi MLFF ini cukup bagus. Karena bisa mempercepat mobilitas masyarakat dan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belum lagi ongkos beban yang diakibatkan dari kemacetan akibat antrean di pintu tol juga bakal terpangkas.
"Kita harapkan (BUJT) tidak terbebani lagi oleh karena pelaksanaan MLFF ini. Pada prinsipnya penggunaan MLFF ini cukup positif, karena apabila bisa terlaksana dengan baik, ada kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat, bisa mengurangi kemacetan, pergerakan semakin cepat, sehingga di situlah akan mendorong perekonomian nasional," lanjutnya.
Sudewo menambahkan, Komisi V pesimis terkait adanya uji coba MLFF yang dinilai terburu-buru. Sebab Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai regulasi untuk penyelenggaraan tersebut rencananya bakal diterbitkan Maret 2023.
Sedangkan Komisi V DPR belum sempat rapat mendengarkan pendapat dengan para BUJT. Karena pada 17 Februari mendatang anggota DPR masuk masa reses, sedangkan masa persidangan di awal April.
"RPP diterbitkan Maret, tapi saya juga pesimis, karena perlu mengundang asosiasi, YLKI, mengundang pemerintah untuk mematangkan perisapan, mendengarkan apa kelurahan dan masukan dari stakeholder," pungkas Sudewo.
(FAY)