Sri Mulyani: APBN Telah Kerja Keras Melindungi Rakyat Sejak Pandemi

Menkeu Sri Mulyani mengatakan APBN telah melindungi rakyat Indonesia sejak pandemi Covid-19.

IDXChannel - Pemerintah tetap mewaspadai kondisi perekonomian global yang disebut sebagai awal tebal dan gelap. Sebab, hal ini dapat memengaruhi ekonomi nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, meski RAPBN 2023 dirancang dengan semangat optimisme, pemerintah tetap waspada. Hal ini karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi di negara-negara maju, serta ketegangan geopolitik. Kondisi tersebut, bahkan disebut sudah mulai melanda Eropa, Amerika Serikat (AS), dan China.

"Kondisi ini menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia dalam bentuk krisis pangan dan energi sebagai akibat dari disrupsi rantai pasok dan kenaikan sangat tajam harga-harga pangan dan energi dunia," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

"Kenaikan suku bunga juga menyebabkan gejolak di pasar keuangan dan arus modal keluar dari negara-negara berkembang dan emerging. Ini berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaksa suku bunga disesuaikan ke atas," dia menambahkan.

Dampak rambatan global ini, sambung Sri Mulyani, dapat mengancam perekonomian Indonesia dalam bentuk tekanan harga atau inflasi, pelemahan permintaan, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi. APBN 2023 kembali dihadapkan pada tantangan dan tugas berat, yaitu menjadi pelindung atau shock absorber bagi masyarakat, ekonomi, dan negara.

"Kita menyadari, bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 di 2020, APBN telah dan terus bekerja sangat keras atau extraordinary untuk melindungi rakyat dan perekonomian yang menyebabkan defisit meningkat tajam," katanya.

"Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% dari PDB adalah wujud keseimbangan antara tetap menggunakan APBN sebagai pelindung dan pengaman ekonomi dan masyarakat. Namun pada saat yang sama, konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN itu sendiri harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten," Sri Mulyani menegaskan.

Hal ini kemudian menjadi strategi, yaitu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain, menjaga keberlangsungan dan sustainabilitas dari APBN itu sendiri. (FAY)