Sri Mulyani: Banyak Negara Tak Mampu Kelola APBN secara Sehat dan Tepat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Paripurna ke-20 dengan mengajak para anggota DPR RI menjaga instrumen APBN.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Paripurna ke-20 dengan mengajak para anggota DPR RI menjaga instrumen APBN.
Menurutnya, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel. Hal ini agar efektif memecahkan persoalan bangsa dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis.
"Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan di negara tersebut," ujarnya saat menyampaikan pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Sri Mulyani menegaskan, Indonesia sejauh ini telah mampu menjaga pengelolaan APBN secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
"BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023," kata dia.
Dengan kemampuan menjaga APBN secara sehat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen yakni tepatnya 5,05 persen pada 2023, jelas dia, stabilitas harga-harga di Indonesia mampu terjaga di level 2,6 persen atau turun dari tahun sebelumnya di level 5,5 persen.
Laju inflasi, Sri Mulyani menegaskan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya. Contohnya, Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen secara tahunan atau year on year.
"Dan Argentina yang sedang menghadapi krisis mencapai 211,4 persen," ujar Sri Mulyani.
(YNA)