Sri Mulyani Beberkan Alokasi Belanja Sosial di 2024, Fokus Berantas Kemiskinan
Sri Mulyani membeberkan peran penting APBN dalam memberantas kemiskinan. Pemerintah pun telah mengalokasikan Rp493 triliun untuk belanja sosial.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, membeberkan peran penting APBN dalam memberantas kemiskinan. Terlebih lagi, pemerintah dan DPR telah sepakat mengalokasikan Rp493 triliun untuk belanja sosial dalam APBN 2024.
Menurut Sri, anggaran tersebut bakal dialokasikan sangat banyak untuk inklusi, terutama bagi pekerja informal atau bahkan yang tidak bekerja, serta masyarakat miskin yang di rumahnya ada orang tua, ibu hamil, dan anak yang masih sekolah.
“Fokusnya adalah bagaimana kalau orang tua miskin tidak diturunkan kemiskinannya pada anaknya," ujar Sri dalam Kuliah Umum: Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global di Jakarta, Senin (23/10/2023).
Sri juga menyebut negara hadir untuk mengafirmasi inklusivitas dengan memotong tali kemiskinan itu. Sejak Menteri Pendidikan Mohamad Nasir, pemerintah sudah menegaskan bahwa anak-anak dari mulai keluarga miskin diberikan beasiswa dan juga imunisasi.
"Agar anak-anak tidak kekurangan gizi, dilakukan juga program pencegahan stunting. Jadi ini sebetulnya pada hulunya, supaya pada hilirnya mencegah anak-anak ini dari tidak berpendidikan, sakit-sakitan, dan kurang gizi, dikasih sekolah tidak bisa sekolah. Itu afirmasi yang disebutkan," sambung Sri.
Kemudian, inklusivitas untuk pekerja, dimulai dari pekerja yang tidak mampu. Oleh karena itu, asuransi kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah. Maka dari itu dari BPJS Kesehatan ada 98 juta peserta yang iurannya gratis.
"Itu bukan berarti mereka bayarnya gratis, itu iurannya dibayar oleh APBN. Kalau kita bicara para pekerja informal, kita sudah meng-introduce Kartu Prakerja, yang bisa diakses oleh mereka yang kurang atau terkena lay off," ucap Sri.
Dia mengatakan para pekerja informal perlu diformalkan. Maka dari itu, pemerintah meminta BPJS Kesehatan untuk masuk. "Mungkin mereka mengiur sedikit, dari pendapatannya jual bakso, jual sate, supaya dia punya asuransi hari tua dan itu berarti pemerintah bisa hadir. Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini sekarang ada instrumen untuk memberikan," tambah Sri.
Dia mengatakan bahwa kelompok rentan sangatlah banyak. Dia mencontohkan misalkan masyarakat miskin di Pulau Jawa dan Pulau Papua berbeda, maka intervensinya akan berbeda pula.
Belum lagi kelompok yang kurang gizi, tidak ada akses pendidikan, kesehatan, akses modal, akses internet, itu menggambarkan bagaimana APBN dalam upayanya mencapai inklusivitas menggunakan berbagai instrumen.
"Dari mulai belanja infrastruktur, konektivitas, sampai kepada akses modal dan bahkan akses modal diberikan subsidi seperti KUR, UMi," kata Sri.
(FRI)