Sri Mulyani Klaim APBN Sehat Lebih Cepat, Defisit Hanya 2,35 Persen dari PDB
Sri Mulyani menyebut defisit 2,35% dari PDB menunjukkan APBN sehat lebih cepat.
IDXChannel – Pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian dalam negeri. Salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2022. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2022 yang telah diperiksa oleh BPK.
RUU P2 APBN 2022 diajukan memenuhi ketentuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 6 tahun 2021 tentang APBN TA 2022.
"Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, LKPP tahun 2022 terdiri atas tujuh komponen laporan. Salah satunya adalah laporan realisasi APBN," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Lebih lanjut, Sri mengatakan realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan defisit tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun. Defisit ini artinya 2,35% terhadap PDB.
Angka defisit ini lebih rendah dari tahun 2020 dan dari APBN awal yang didesain sebesar 4,69%. Angka ini juga lebih kecil dari defisit APBN 2021 yang menyentuh 4,57%," ungkap Sri.
Defisit 2,35% sudah di bawah 3% dari PDB yang diamanatkan oleh UU nomor 2 tahun 2020. "Ini artinya, APBN jauh lebih cepat sehat dari yang diamanatkan UU tersebut," tandasnya.
Secara rinci, laporan realisasi APBN 2022 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.635,8 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, PNBP sebesar Rp595,6 triliun, dan penerimaan hibah Rp5,7 triliun.
Realisasi pendapatan negara melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2022, yaitu 116,31% atau dalam hal ini, pendapatan negara tumbuh 31,05% dibandingkan tahun 2021.
"Capaian pendapatan yang sangat tinggi tersebut menunjukkan recovery and rebound yang sangat kuat, baik dari penerimaan perpajakan maupun PNBP," terang Sri.
Kinerja pendapatan negara selaras dengan peningkatan tax ratio dari 9,12% pada 2021 menjadi 10,39% tahun 2022. Tax ratio ini, lanjut dia, adalah capaian tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
"Tahun 2022, realisasi belanja negara mencapai Rp3.096,3 triliun, atau 99,67% dari pagu anggaran. Realisasi belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.280 triliun serta TKDD sebesar Rp816,2 triliun," tambah Sri.
Dia mengatakan, belanja negara meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12% dibandingkan tahun 2021. "Hal ini sejalan dengan strategi APBN untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dan menjadi shock absorber melindungi perekonomian dan masyarakat akibat dampak ketidakpastian perekonomian global, guncangan kenaikan harga energi dan pangan, serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi," pungkasnya.
(FRI)