Sri Mulyani Pastikan Utang RI Tetap Dikelola Secara Hati-Hati dan Terukur
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, profil utang Indonesia saat ini masih dikelola secara hati-hati (prudent) dan terukur.
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, profil utang Indonesia saat ini masih dikelola secara hati-hati (prudent) dan terukur.
Pemerintah, kata dia, menghargai perhatian yang disampaikan oleh fraksi PKB dan PKS terkait realisasi belanja bunga utang 2024 yang mencapai Rp488,4 triliun. Dia memastikan realisasi belanja bunga utang tersebut akan terus dikelola dengan hati-hati dan terukur.
"Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola secara prudent dan terukur. Berbagai indikator mengenai kesehatan utang kami terus akan waspadai," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Sebelumnya, fraksi PKB dan PKS menyoroti peningkatan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 39,81 persen pada akhir 2024, naik dari 39,21 persen pada tahun sebelumnya.
Kenaikan rasio utang ini dinilai berpotensi meningkatkan beban APBN untuk pembayaran utang 2025, yang terlihat dari kenaikan beban pembayaran bunga utang sebesar 11,04 persen, dari Rp439,88 triliun pada 2023 menjadi Rp488,43 triliun pada 2024.
Fraksi-fraksi tersebut juga khawatir bahwa pembengkakan beban bunga utang dapat berdampak pada realisasi alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyat dan mempersempit ruang gerak fiskal.
"Pemerintah menghargai perhatian fraksi PKB dan PKS mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai Rp488,4 triliun," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, berbagai risiko seperti suku bunga utang, nilai tukar, dan pembiayaan ulang atau refinancing akan terus dimonitor dan tetap berada pada batas aman, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Meskipun demikian, dia mengakui adanya pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia yang perlu ditingkatkan, yang berarti kolaborasi dengan otoritas moneter, OJK, dan industri keuangan harus diperkuat.
Mengutip dari Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I-2025, realisasi pembayaran bunga utang hingga semester I-2025 telah mencapai Rp257,08 triliun, atau setara dengan 46,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan 7,13 persen dibandingkan pembayaran bunga utang pada periode yang sama tahun lalu.
Pembayaran bunga utang ini terdiri dari pembayaran kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, dan biaya-biaya lain yang timbul dari program pengelolaan utang pemerintah.
Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp235,15 triliun, atau 46,5 persen dari pagu APBN 2025, dan naik 7,89 persen dari tahun lalu.
Sementara itu, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri mengalami sedikit penurunan 0,45 persen, dari Rp22 triliun pada semester I-2024 menjadi Rp21,9 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Pemerintah memperkirakan total anggaran yang akan dihabiskan untuk pembayaran bunga utang pada 2025 mencapai sekitar Rp552,1 triliun. Angka perkiraan realisasi ini hampir 100 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025, yaitu Rp552,9 triliun.
(Dhera Arizona)