Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN Melebar Jadi 2,7 Persen di Akhir 2024
Angka ini melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Nelanja Negara (APBN) mencapai 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir 2024, atau secara nominal Rp609,7 triliun.
Angka ini melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.
Defisit itu disebabkan outlook belanja negara yang naik menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 persen.
Sementara itu, pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp2.802,5 triliun.
"Dengan outlook pendapatan dan belanja tersebut, kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen persen ke 2,7 persen dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (8/7/2024).
Selain itu, kata Sri, masih ada ketidakpastian ekonomi di dalam negeri maupun global, sehingga berdampak juga pada fluktuasi nilai tukar.
"Kebijakan fiskal menjadi stimulus supaya tidak berdampak dalam terhadap konsumsi masyarakat," kata dia.
Adapun realisasi APBN hingga semester I-2024 mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun. Angka tersebut setara 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar RP162,7 triliun.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pendapatan negara sepanjang Semester I-2024 sebesar Rp1.320,7 triliun, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama pada 2023, sebesar Rp1.407,9 triliun.
Sementara selama Semester I-2024, belanja negara meningkat mencapai Rp1.398 triliun atau meningkat 11,3 persen (yoy).
Peningkatan belanja negara, terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk mengantisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional.
(NIA)