Sri Mulyani: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Turun Jadi 5,1-5,7 Persen di 2024
Sri Mulyani dan Komisi XI DPR sepakat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 menjadi 5,1%-5,7%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.
IDXChannel - Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 menjadi sebesar 5,1%-5,7%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,3%-5,7%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perubahan proyeksi tersebut berdasarkan penilaian bersama antara Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Bappenas dan Komisi XI DPR terhadap masih besarnya risiko pelemahan ekonomi global.
"Range batas bawah menurun itu menggambarkan risiko yang meningkat. Asessment lembaga internasional pun menggambarkan bahwa perekonomian melemah di semester II tahun ini dan akan berlanjut di 2024 sehingga lower end nya agak diturunkan dari 5,3% ke 5,1%," ujarnya Kamis (8/6/2023).
Sri Mulyani melanjutkan, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut. Hal itu mengingat perkiraan terakhir kondisi perekonomian yang telah diungkapkan Bank Dunia masih lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena probabilitas resesi semakin dikesampingkan.
"Meskipun tidak memasuki tahap resesi, namun perekonomian melemah, jadi harus tetap waspada," tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, proyeksi terbaru dari pemerintah merupakan bentuk upaya dalam mengantisipasi dampak rambatan pelemahan ekonomi global, khususnya yang akan terpengaruh paling jelas dari sisi kinerja ekspor karena permintaan ekonomi global ikut melemah akibat perekonomiannya melemah.
Untuk informasi, Bank Dunia atau World Bank memperkirakan perekonomian dunia dalam kondisi genting pada periode 2023-2024. Hal ini tergambar dari rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang sebesar 2,1% dan 2024 hanya 2,4%, jauh di bawah estimasi pertumbuhan 2022 sebesar 3,1%.
Rendahnya proyeksi ini juga merupakan dampak lanjutan dari tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral di berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang telah naik tinggi sejak satu setengah tahun terakhir. Kebijakan itu demi merespons tingginya tekanan inflasi setelah dipengaruhi perang perdagangan dan perang Rusia-Ukraina.
(FRI)