Sri Mulyani Siap Beri Rp3 Triliun untuk Daerah yang Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sri Mulyani mengatakan pihaknya siap mengguyur insentif fiskal hingga Rp3 triliun untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam meningkatkan kesejahteraan.
IDXChannel – Pemerintah mendorong agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Salah satu caranya dengan memberikan insentif yang cukup besar.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya siap mengguyur insentif fiskal hingga Rp3 triliun untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun kebijakan insentif fiskal secara total tahun ini mencapai Rp8 triliun.
Pihaknya membagi pencairan insentif ini menjadi dua bagian/periode. Untuk dana sebesar Rp4 triliun dibayarkan untuk kinerja tahun sebelumnya, karena penilaian baru selesai pada akhir tahun.
“Maka tahun 2023 ini untuk memberi reward atau penghargaan dari tahun yang sudah selesai, di mana bapak dan ibu sekalian seluruh pemda memberikan prestasi," ujar Sri dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Secara rinci, insentif sebesar Rp3 triliun untuk daerah yang berkinerja baik, baik itu untuk penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, maupun stunting, dan kenaikan indeks sumber daya manusia.
"Bahkan pak Presiden Jokowi meminta juga untuk menarik investasi," ungkap Sri.
Sementara itu, daerah tertinggal berkinerja baik akan mendapatkan insentif sebesar Rp1 triliun.Ini agar daerah tertinggal mampu mengejar ketertinggalannya.
"Karena kalau di sini ada daerah yang langganan juara ya Pak (Mendagri), seperti Banyuwangi, kalau itu liganya disamakan dengan daerah tertinggal, ya daerah tertinggalnya enggak ngejar terus. Maka, kami membuat yang daerah tertinggal diberikan liga khusus, tetapi mereka tetap bisa berkinerja baik, itu yang kita alokasikan Rp1 triliun," sambung Sri.
Untuk kinerja tahun sebelumnya, sebut Sri, telah disalurkan Rp2,09 triliun. 100% daerah penerima yang terdiri dari 62 daerah tertinggal dan 147 daerah non tertinggal telah disalurkan penyaluran tahap I sebesar 50% alokasi, dan 11 daerah di antaranya telah disalurkan tahap kedua.
Untuk jatah Rp4 triliun kinerja tahun ini, sebesar Rp1 triliun dialokasikan sebagai reward untuk kinerja pengendalian inflasi, yang kemudian akan dialokasikan dalam tiga periode.
"Karena ini yang paling penting adalah harga stabil, tapi kesejahteraan masyarakat terutama penurunan kemiskinan, stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan percepatan belanja daerah menjadi lebih baik," jelas Sri.
Maka alokasi Rp3 triliun juga diberikan untuk kategori-kategori yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat di atas. Jika reward ini diberikan, maka benar-benar menggambarkan suatu progres.
Rencana penggunaan insentif fiskal kepada masyarakat langsung diberikan mencapai Rp781,9 miliar yang antara lain berupa bantuan modal, bansos, peralatan, bibit, benih sebesar Rp474,5 miliar. Kemudian program kegiatan kepada masyarakat miskin sebesar Rp68,5 miliar.
"Mencakup belanja lainnya yang diserahkan kepada masyarakat Rp200,48 miliar, subsidi bunga dan subsidi lainnya Rp31 miliar, dan pemberian beasiswa sebesar Rp7,46 miliar," jelas Sri.
(FRI)