Sri Mulyani Ungkap Dua Penyebab Utama BUMN Sakit
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisi keuangannya kritis.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisi keuangannya kritis.
Menurutnya, ada dua penyebab utama beberapa BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.
Pertama, sambungnya, tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian kedua, karena bisnis yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis, namun manajemen terlambat melakukan transformasi bisnis tersebut.
"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis, dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) di Gedung DPR, ditulis Selasa (9/7).
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai kondisi kesehatan keuangan. Dari hasil klasterisasi itu, dia bilang, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.
Dalam mengklasterisasi BUMN itu, dia membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama, adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.
Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut Sri Mulyani, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.
Kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara, namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.
Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.
"Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus," kata Sri Mulyani.
(FAY)