Sritex Dinyatakan Pailit, Kemenperin Upayakan Tak Ada PHK
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pengamanan agar karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja.
IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pengamanan agar karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebagaimana diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Raksasa tekstil yang merupakan terbesar di ASEAN ini diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun.
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Kemenperin akan melakukan upaya pengamanan kepada hampir 5 ribu tenaga kerja Sritex. Kemenperin mengantisipasi agar PHK tidak sampai terjadi mengingat operasional pabrik masih terus berjalan.
"Kita yang pasti menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan. Apalagi pabriknya tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pailit, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi," kata Reni kepada media, Senin (28/10/2024).
Kemenperin juga tengah mendalami kondisi perusahaan untuk disusun upaya penyelamatan. Dikatakan bahwa ke depan akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan yang membahas detail skema-skema penyelamatan.
Pabrik Sritex sendiri masih terus beroperasi meski telah dinyatakan pailit. Reni menyebut, utilitas pabrik masih di angka 65 persen.
Kondisi ini dinilai sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di saat dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, yang mana utilitas pabrik hanya mampu menyentuh angka 40 persen.
"Kita membahas terkait utilisasinya berapa persen, kemudian juga tenaga kerjanya seperti apa. Itu disampaikan di tengah lesu seperti ini, tapi Sritex tetap melaksanakan operasinya. Dengan utilisasi sebesar 65 persen, membaik dibandingkan dulu, pernah 40 persem akibat Covid-19 dan perang (geopolitik) ini," ujar Reni.
(NIA DEVIYANA)