Staf Ahli Menteri ESDM Sebut Indonesia Kaya SDA, tapi Angka Kemiskinan Tinggi
Indonesia dinilai kaya akan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
IDXChannel - Indonesia dinilai kaya akan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya di mana angka kemiskinan masih tinggi.
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Perencanaan Strategis, Idris Sihite mengatakan, pengelolaan SDA di Indonesia menciptakan anomali karena sumber daya yang seharusnya bisa berdampak positif bagi ekonomi warga sekitar tambang justru mereka hanya mendapatkan dampak buruk akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
"Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan," kata Idris lewat keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).
Pernyataan itu disampaikan Idris saat memberikan sambutan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan antara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel). FGD tersebut membahas praktik pertambangan yang ada di Sumsel.
Menurut Idris, anomali tersebut harus dihentikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi. Dia menilai, masalah ini menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk mengatasi persoalan tersebut, apakah tata kelola sumber daya alam sudah sejalan dengan tujuan pasar 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata pria yang berlatar belakang jaksa itu.
Idris menyebut, Sumsel merupakan provinsi yang memiliki kekayaan cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia sebanyak 9,3 miliar ton. Pada 2023, produksi batu bara di wilayah ini mencapai 104,68 juta ton dengan kontribusi kepada negara, terutama dari royalti sebesar Rp9,9 triliun. Namun, kekayaan tersebut tidak mampu mengurangi kemiskinan di provinsi Sumsel yang mencapai 10,97 persen.
Menurut Idris, salah satu penyebab anomali tersebut karena banyaknya pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal di Sumsel yang mencari keuntungan sesaat tanpa menghiraukan aturan. Sumsel, kata dia, menjadi lokasi PETI terbanyak di Indonesia. Dia mengingatkan PETI merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
(RFI)