Stafsus Erick Thohir Jelaskan Alasan BUMN Dapat Suntikan PMN
Stafsus Erick Thohir membeberkan alasan pemberian suntikan PMN kepada BUMN. Utamanya untuk penugasan.
IDXChannel - Kontribusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terhadap negara selama 10 tahun terakhir mencapai Rp4.013 triliun. Kontribusi itu berupa dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pajak.
Pada periode yang sama, total besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah Rp269 triliun atau hanya 6,7% dari total kontribusi BUMN kepada negara.
Kementerian BUMN pun menargetkan untuk menyeimbangkan jumlah dividen yang disetor oleh BUMN dengan jumlah PMN yang diterima selama kurun waktu 2021–2024.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, seolah-olah PMN yang diberikan kepada BUMN disebabkan BUMN tersebut merugi. Arya menekankan, PMN diberikan kepada BUMN semata-mata untuk penugasan pemerintah.
“Tiga tahun ini Pak Erick Thohir sudah banyak mengubah pola-pola di PMN, PMN hanya dilakukan kalau memang berhubungan dengan penugasan atau misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi untuk pengembangan usaha,” ujar Arya, dikutip Jumat (30/9/2022).
Arya mencatat, PMN sebagai bentuk penugasan BUMN berkaitan dengan salah satu tugas BUMN, yakni membuka market baru yang belum dimasuki oleh pemain swasta.
“Tugas BUMN tidak hanya mencari keuntungan, bukan kalau yang untung baru dikerjakan. Tugas BUMN salah satunya membuka market baru, dia yang membuka ruang-ruang yang belum ada pemain yang masuk. Ketika marketnya belum ada yang masuk, maka BUMN bertugas masuk ke sana. Dan di sanalah pemilik modal menugaskan BUMN tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan pemain swasta,” katanya.
Sebagaimana disampaikan Arya, pada 2023, BUMN menerima PMN mencapai Rp41,31 triliun dengan rincian PT Hutama Karya (Persero) Rp28,9 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera. Lalu, PT PLN (Persero) Rp10 triliun untuk penugasan jaringan listrik dan listrik desa.
Kemudian, Defend ID sebesar Rp1,75 triliun untuk pengembangan kapasitas dan fasilitas produksi radar, pesawat, dan amunisi. Untuk Airnav Indonesia mencapai Rp 659,2 miliar.
“Total Rp41,31 triliun ini semua adalah penugasan, malah aksi korporasi nggak ada disini. Jadi kalau dibilang (PMN) ini untuk BUMN yang rugi, nggak ada di sini. Semuanya adalah penugasan. Kalau bukan penugasan, kami nggak perlu PMN,” tutur Arya.
(FAY)