Sulit Dapat Izin tanpa Suap, Investor Ngadu ke Mahfud MD

Banyak investor yang mengadu terkait sulitnya mendapat surat izin tanpa suap.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap bahwa dirinya sempat bertemu dengan banyak investor yang mengadukan terkait sulitnya mendapat surat izin tanpa suap. Suap itu dilakukan ke aparat penegak hukum. 

"Di Indonesia ini yang rusak itu penegakan hukum dan birokrasinya,'coba bayangkan kami ini kalau punya proyek itu dipersulit, kalau tidak nyuap, proyek kami dibunuh, kalau nyuap kami dipenjarakan'," kata Mahfud saat menjadi keynote speech di Konferensi Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Mahfud pun memberikan contoh pembangunan pabrik baterai di Padang yang tak kunjung keluar izinnya meski sudah diajukan selama dua tahun.

Mereka, kata Mahfud, kalah dengan pihak memberikan suap kepada aparat penegak hukum. 

"Sementara yang baru-baru (sudah) keluar (izinnya), kalau sudah bicara di balik pintu," kata dia.

Mahfud melanjutkan, tindakan kolusi seperti itu sering kali terjadi, dan menjamur di kalangan aparat penegak hukum serta birokrasi di dalam.

"Penegakan hukum itu kadang kala masalahnya itu yang terjadi selintutan kolusi," katanya. 

"Saya kira itu yang harus kita bicarakan, aturan-aturan oke lah memang perlu diperbaiki, jadi kalau orang ndak nyuap ndak jalan (proyeknya), kalau nyuap itu kalau ketahuan dipenjarakan dibilang dia nyuap katanya, padahal dia diperas," lanjutnya.

Soal rusaknya aparat penegak hukum ini bukan sekali dibahas oleh Mahfud MD. Ada beberapa aparat penegak hukum turut menjadi mafia kasus, bahkan melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan perilaku tercela itu juga terjadi di kementerian maupun lembaga. 

"Aparat hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah di sini sering terjadi mafia, sering terjadi korupsi. Di tingkat pemerintah, itu di birokrasi juga sudah sering terjadi transaksi, conflict of interest," katanya.