Tak Ingin Kecolongan, Sri Mulyani Bakal Awasi Kinerja dan Integritas Pejabat Kemenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat pengawasan terhadap kinerja dan integritas para pejabat Kemenkeu.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat pengawasan terhadap kinerja dan integritas para pejabat Kemenkeu.
Hal ini buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.
"Dan ini saya minta kepada pak Wamenkeu, pak Dirjen Pajak, seluruh Sekjen dan jajaran Kemenkeu untuk terus melihat dan mengidentifikasi kelemahan dari tiga layer pertahanan dari sisi kerangka integritas," ungkap Sri dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (24/2/2023).
Hal pertama yang dikoreksi bagaimana manajemen pimpinan unit melihat stafnya, atau jajaran di bawahnya yang ditengarai melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melanggar aturan ASN, serta melanggar integritas.
"Itu harus semakin diperkuat, koreksi pertama adalah pada manajemen dan pimpinan dari unit kerja tersebut," tegas Sri.
Koreksi kedua, pada kepatuhan internal yang ada di masing-masing unit Eselon I. Jadi, keberadaan dan peran dari unit kepatuhan internal untuk melaksanakan disiplin, mengidentifikasi, dan membuat pencegahan awal harus semakin diperkuat.
Yang ketiga adalah peranan Dirjen Kemenkeu, yang juga memiliki struktur dan kelengkapan untuk bisa terus melakukan penegakan disiplin dan menjaga integritas Kemenkeu.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu terkait tiga layer defense ini untuk dievaluasi, diperkuat, hingga kita mampu untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada masyarakat bahwa Kemenkeu sebagai bendahara negara, DJP sebagai unit yang diberikan tugas UU untuk mengumpulkan dan menerima pajak dapat dan harus bisa dipercaya oleh masyarakat," papar Sri.
"Bahwa seluruh proses kita adalah amanah, dan kita bisa melakukan koreksi dini terhadap tanda-tanda suatu tindakan yang melanggar integritas," tutupnya.
(DES)