Tak Lagi Model Bansos, Ini Skema Bantuan Program Kartu Prakerja Terbaru
Pemerintah mengganti dengan skema normal sebagaimana dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022.
IDXChannel - Program Kartu Prakerja pada 2023 tak akan lagi menggunakan model bantuan sosial (bansos). Pemerintah mengganti dengan skema normal sebagaimana dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022.
"Sekali lagi, skemanya bukan lagi semi bansos tetapi sudah skema normal yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekon 17 tahun 2022," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Airlangga menyebut, total anggaran untuk Program Kartu Prakerja 2023 pada tahap awal sebanyak Rp2,67 triliun. Imbas perubahan skemanya, anggaran pun turun drastis dari Rp18 triliun di 2022 menjadi Rp2,67 triliun.
"Dan target reachnya untuk 595 ribu dan di tahun ini diputuskan jumlah pesertanya adalah 1 juta orang. Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun di tahun ini karena Rp2,67 triliun itu untuk 595 ribu penerima. Maka dari itu, perlu ditambahkan untuk 450 ribu orang," ucap Airlangga.
Untuk Program Kartu Prakerja tahap I ini, beberapa daerahnya adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.
Yang kemudian membedakan skema normal dari skema bansos, dari yang sebelumnya skema pelatihan offline atau online minimal 6 jam ditingkatkan menjadi 15 jam. Bauran bantuan ataupun biayanya per orang sebesar Rp4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi.
"Pada saat skema bansos, biaya pelatihan lebih rendah daripada biaya bantuan, namun sekarang pada skema normal, biaya pelatihannya saat ini Rp3,5 juta dan dana pengganti transportnya sebesar Rp600 ribu dibayarkan satu kali dan insentif survei Rp100 ribu untuk dua kali survei. Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena ini merupakan retraining dan reskilling, bukan bansos lagi," ungkap Airlangga.
Pelatihannya pun mencakup bidang-bidang fokus pada keterampilan tertentu misalnya yang tergolong dalam Indonesia Critical Occupation List, Indonesia Occupational Task Force, dan studi dari World Economic Forum.
"Ini antara lain beberapa pendidikan terkait dengan bisnis seperti digital marketing, data specialist, manajer logistik, surveyor, dan desain grafis. Sektor manufaktur ada manajer produksi, operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, kualitas, kemudian juga kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja," tambahnya.
Selain itu dalam bidang ekonomi kreatif antara lain desain grafis, desain layout, animator, kemudian bidang teknik termasuk teknisi jaringan dan sistem komputer, power plant operator. Untuk bidang pertanian ada skilled farmer, dan bidang jasa termasuk kurir pengantar paket, hospitality, kebersihan dan shopkeeper, dan yang lain-lain. "Itu adalah contoh-contoh pelatihan yang dilakukan secara offline," pungkas Airlangga.
(DES)