Tak Menemui Pekerja, Buruh Kecam Aksi Gubernur Banten Wahidin Halim
Perda KSPI DKI, Winarso menyayangkan tindakan Gubernur Banten Wahidin Halim.
IDXChannel - Ketua Koalisi Buruh Jakarta yang juga Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI, Winarso menyayangkan tindakan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Hal itu buntut aksi ribuan buruh yang berhasil memasuki ruang kerja Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu (22/12) kemarin.
"Jika sejak di awal Wahidin Halim bisa kooperatif menyisihkan waktu untuk menemui buruh guna melakukan sosial dialog dan tidak menyinggung perasaan buruh, maka tidak akan terjadi insiden tersebut," kata Winarso dalam keterangan tertulis, Senin (27/12/2021).
Winarso mencontohkan belajar dari aksi massa di DKI Jakarta, yang kondusif karena Gubernur DKI, Anies Baswedan memiliki inisiatif yang baik dan komunikatif dengan para pimpinan buruh DKI.
"Ini kembali kepada gaya kepemimpinan Wahidin Halim, andai saja sejak awal ia bersikap lebih bijak, ajak duduk bersama, melibatkan pula Kadisnaker dan para pihak lainnya untuk mencari solusi. Tak perlu berujar suruh ganti karyawan yang justru menyakiti perasaan para buruh yang sedang berjuang untuk kenaikan upah 2022, tentu peristiwa penyerbuan ruang kerja Gubernur tak mungkin terjadi,” ujarnya.
Winarso juga menilai tidak perlu juga Gubernur Wahidin Halim mengancam buruh dengan laporan polisi, yang justru akan memperkeruh situasi dan mengundang simpati buruh dari berbagai wilayah untuk bersolidaritas termasuk dari DKI Jakarta.
Sepatutnya Wahidin intropeksi diri pasca insiden beberapa hari lalu yang telah merenggut martabatnya sebagai seorang Gubernur Banten.
“Gubernur harus segera instropeksi diri, kenapa buruh bisa seperti itu, buruh gak mungkin seperti itu kalau mulut Wahidin punya adab bertindak sepantasnya, melayani rakyat dan buruh Banten sesuai dengan kapasitas bukan malah menjadi arogan seperti sekarang," tuturnya.
Lebih lanjut, atas nama Koalisi Buruh Jakarta, Winarso menegaskan bahwa Gubernur Banten seharusnya berpihak kepada masyarakat. Karena sebetulnya tugas Gubernur adalah melayani rakyatnya.
"Karena mandat dari rakyatlah Pak Wahidin Halim menjadi Gubernur Banten, seperti ketika kampanye mencari suara dan dukungan ketika pencalonan Kepala Daerah, jadi langkah mengkriminalisasi buruh yang menginginkan upah layak adalah hal yang keliru dan tidak bisa dibenarkan," pungkasnya.
(SANDY)