Tarif KRL Bakal Naik, YLKI: Sebagian Warga Akan Pindah Moda Transportasi
YLKI menyoroti tentang rencana kenaikan tarif KRL.
IDXChannel - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan jika tarif KRL dinaikan dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 maka pemerintah harus melakukan antisipasi pengendalian perpindahan moda transportasi yang kemungkinan dilakukan masyarakat. YLKI juga memprediksi sebagian warga masih pilih naik KRL meski tarifnya naik.
"Jadi memang harus ada aspek pengendalian sebenarnya, pengendalian sepeda motor, pengendalian roda empat dan lain sebagainya, di satu sisi kita sudah menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman tapi di sisi lain juga harus ada upaya pengendalian," ujarnya dalam diskusi Media secara virtual, Rabu (12/1/2022).
Tulus menjelaskan ada beberapa substitusi moda transportasi dari KRL yang mungkin akan di pilih masyarakat. Paling tinggi survey YLKI mencatat terjadi pada moda transportasi kendaraan bermotor. Setelahnya di susul oleh bus, angkutan online motor, hingga penggunaan mobil pribadi.
"Namun apakah mereka akan tetap menggunakan kereta Commuter, jawabannya adalah 95,5% akan tetap menggunakan moda transportasi Kereta api meskipun tarif dinaikkan," sambung Tulus.
Menurut Tulus hal ini disebabkan oleh tidak adalagi moda transportasi lain yang memiliki harga lebih murah selain moda transportasi kereta api. Sebab menurutnya saat ini moda transportasi kereta api masih dianggap moda transportasi yang paling murah oleh responden pada survey yang dilakukan YLKI.
"Mereka akan tetap menggunakan kereta api dengan alasannya kurangnya moda transportasi lain yang lebih murah," sambung Tulus," lanjut Tulus.
Sebagai informasi PT KCI menetapkan harga operasional Rp14.981 untuk satu kali perjalanan untuk satu penumpang, sedangkan di tingkat penggunaan harga tiket tersebut menjadi Rp3.000. Artinya pemerintah memberikan subsidi tiket sebesar Rp11.981, yang dilakukan selama 5 tahun kebelakang.
Bahkan sepanjang tahun 2021 pemerintah telah mengeluarkan dana setidaknya Rp1,99 triliun untuk mensubsidi perjalanan masyarakat sepanjang tahun.
"Tentu kalau kita tidak ingin naik tarif, transportasi apapun, kalau perlu gratis, tapi kan itu hal yang tidak mungkin, kecuali memang negara punya banyak uang, oleh karena itu, opsinya ada 2, kalau tidak mau naik tarif ya negara akan menambah PSO (subsidi)," pungkas Tulus.
(IND)