Tekan Inflasi Akhir Tahun, Bank Indonesia Minta Sumut Gencar Gelar Pasar Murah
Bank Indonesia meminta pemerintah daerah Sumatera Utara (Sumut) untuk lebih giat melaksanakan pasar murah.
IDXChannel - Bank Indonesia meminta pemerintah daerah Sumatera Utara (Sumut) untuk lebih giat melaksanakan pasar murah. Utamanya menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, IGP Wira Kusuma saat pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis (21/12/2023).
Hadir dalam rapat itu, Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, para Wali Kota dan Bupati di Sumatera Utara, Pimpinan Bulog, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Pusat Statistik dan Kepala Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan.
Wira mengatakan, pasar murah adalah metode jangka pendek yang paling efektif untuk menekan inflasi. Namun karena selama ini durasi pasar murah cukup singkat, maka pasar murah tidak begitu memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan harga.
"Trennya setiap selesai pasar murah, harga kembali naik," kata Wira.
Karena itu, BI merekomendasikan agar durasi pelaksanaan pasar murah minimal selama 1 minggu. Selain itu komoditas yang diperjualbelikan di pasar murah diharapkan yang merupakan komoditas pangan yang harganya cenderung bergejolak.
"Pelaksanaan pasar murah juga harus dipastikan bertempat di lokasi yang ramai kunjungan masyarakat. Kemudian tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu," katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, mengatakan upaya untuk menekan inflasi sangat krusial saat ini. Karena pada pelaksanaan harga besar keagamaan nasional, kecenderungan aktifitas konsumsi masyarakat meningkat secara signifikan dan akan mendorong inflasi.
“Kita patut mewaspadai dengan memastikan kecukupan pasokan dalam menjaga kestabilan harga. Karena itu merupakan kunci utama memastikan kesejahteraan masyarakat Sumut,” kata Hassanudin.
Hasanudin menuturkan, perkembangan inflasi di Sumut selama 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka year to date (ytd) pada bulan November saat ini mencapai 1,67%.
“Sehingga inflasi keseluruhan tahun 2023 diperkirakan berada dalam rentang target inflasi nasional 3 plus minus 1,” tutur Hasanuddin
Apabila melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), jelasnya, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan November 2023.
“Harga komoditas beras dan gula pasir juga patut kita waspadai karena menjadi komoditas penyumbang inflasi volatile food terbesar di lima kota IHK Sumut selama 5 tahun terakhir. Dan turut memiliki tendensi peningkatan harga pada hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru,” terangnya.
Maka, jelas dia, di sisa waktu 2023 ini perlu langkah-langkah antisipatif melalui pelaksanaan program-program pengendalian inflasi serta koordinasi yang erat antara wilayah sentra produksi dan kota-kota basis konsumsi dalam memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Sumut.
“Komunikasi kepada masyarakat secara transparan baik mengenai upaya yang telah dijalankan pemerintah maupun imbauan untuk berbelanja secara bijak pada HBKN Natal dan Tahun Baru juga perlu diintensifkan. Dengan demikian inflasi tahunan gabungan lima kota IHK dapat terjaga pada sasaran inflasi nasional 2023,” tukasnya.
Hasanuddin menjelaskan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, TPID Sumut telah menjalankan sinergi dalam usaha pengendalian harga yang bergejolak.
Dalam hal ini evaluasi program kerja TPID yang telah berjalan selama 2023, terutama mengenai 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjadi sangat penting.
“Ini perlu dilakukan untuk memastikan program kerja yang telah dilaksanakan telah efektif dalam menstabilkan harga,” katanya.
Pada tahun ini, lanjut dia, TPID se-Sumut telah melaksanakan serangkaian kegiatan gerakan pangan murah (GPM) atau operasi pasar.
“Kegiatan GPM dan operasi pasar yang telah dijalankan terbukti berdampak pada penurunan laju inflasi Volatile Food di lima kota IHK,” jelasnya.
"Intensifikasi GPM dan perluasan jenis komoditas yang dijual menjadi hal yang penting dalam pengendalian inflasi tahun 2024. Selain itu, aspek komunikasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan GPM perlu diperkuat dengan melibatkan Dinas Kominfo untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan OP pada masyarakat," tandasnya.
(NIY)