Terbukti! Aturan Jokowi Ini Ditakuti Banyak Negara
Mendag Muhammad Lutfi mengungkapkan banyak negara yang menjegal produk ekspor Indonesia, salah satu alasannya untuk melindungi industri dalam negerinya.
IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan banyak negara yang menjegal produk ekspor Indonesia, salah satu alasannya untuk melindungi industri dalam negerinya.
Lutfi mencatat ada 14 negara yang menjegal produk ekspor Indonesia. Salah satunya Filipina yang menhadang ekspor mobil dari Indonesia seniai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun, dengan menerapkan kebijakan safeguard berupa bea masuk.
Namun, bila menarik kebelakang, sikap banyak negara tersebut sudah bisa diprediksi. Karena banyak negara yang khawatir ketika Pemerintahan Jokowi menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong produksi bahan jadi di dalam negeri.
Lutfi mengatakan, munculnya negara-negara yang menjegal produk ekspor Indonesia ini karena Indonesia sudah bertransformasi dari negara penjual bahan mentah menjadi barang jadi industri berteknologi tinggi.
"Tentunya kita juga bisa melihat bahwa banyak barang-barang Indonesia yang mendapat hambatan perdagangannya di luar negeri," kata Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (30/1/2021).
Seperti diketahui, ketika periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, melarang ekspor tambang mineral mentah. Kebijakan tersebut berdampak paniknnya sejumlah negara karena kehilangan pasokan bahan baku mineral dari Indonesia.
Namun, ketegasan pemerintah membuat investor-investor asing memindahkan investasinya dengan membangun pabrik smelter di Indonesia. Pabrik smelter ini mengolah mineral mentah menjadi mineral setengah dan jadi.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, saat ini sudah terpasang dan beroperasi sebanyak 19 smelter. Tahun ini ditargetkan empat pabrik smelter beroperasi. Pemerintah menargetkan sampai 2024 akan ada 53 smelter yang beroperasi untuk mengolah mineral mentah.
Masih ingat juga ketika Presiden Jokowi melarang ekspor bijih nikel 1 Januari 2020. Banyak negara yang menentang terutama dari Uni Eropa. Bahkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengajukan gugatan atas keputusan Jokowi tersebut.
Ketegasan pemerintah tersebut membuahkan hasil, karena perusahaan China, China Contemporary Amperex Technology (CATL), akan investasi sebesar USD 5,2 miliar atau sekitar Rp 73 triliun untuk membangun pabrik baterai litium di Indonesia.
Ada lagi, Pemerintah Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan LG Energy Solution untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di Tanah Air dengan investasi mencapai USD 9,8 miliar atau Rp 137,9 triliun.
Dan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan kerja sama dengan perusahaan mobil listrik milik Elon Musk, Tesla Inc, segera terwujud.
Semua itu dasarnya karena Indonesia melarang ekspor bijih nikel yang menjadi bahan baku pembuatan baterai litium, baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.
Dengan masuknya investor-investor tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ESDM pede dengan memasang target Indonesia akan setop impor BBM pada 2030.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga tidak akan kaget bila nanti akan lebih banyak lagi negara yang menghadang produk-produk ekspor Indonesia.
"Jadi biarlah. Ini bukan kali pertama kita diganggu orang, tetapi saya bisa menjamin bahwa ini bakal terjadi banyak kasus dengan Indonesia,” pungkas Lutfi. (RAMA)