Terkait Wacana Kenaikan Harga BBM, Wakil Ketua MUI: Demi Kemaslahatan Rakyat
Wakil Ketua MUI, Marsudi Syuhud, menilai rencana penyesuaian harga BBM merupakan langkah untuk kemaslahatan dan kebaikan rakyat.
IDXChannel - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Akademisi Universitas Negeri Semarang, Marsudi Syuhud, menilai rencana penyesuaian harga BBM merupakan langkah untuk kemaslahatan dan kebaikan rakyat.
Itu karena subsidi selama ini ternyata banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. “Penyesuaian harga BBM mewakili dua aspek, yakni untuk kebaikan masyarakat dan negara, sehingga sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” kata Marsudi dalam Cipta Opini dikutip MPI Jumat (2/9/2022).
"Sehingga, kondisi bahwa BBM bersubsidi masih banyak digunakan oleh konsumen yang tidak berhak, dapat dihindarkan, dan sesuai ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak," tambahnya.
Lebih lanjut Marsudi mengatakan bahwa Keputusan yang diambil pemerintah merupakan pilihan terbaik yang diambil untuk tetap menjaga kestabilan dan kemaslahatan bangsa, di tengah kondisi ekonomi global sedang mengalami turbulensi.
Menurut dia, ketika subsidi BBM dinikmati oleh kelompok orang yang mampu, sementara di sisi lain ada masyarakat kurang mampu yang semakin terdampak oleh krisis global.
"Tentu pemimpin harus memprioritaskan menolong masyarakat kurang mampu yang membutuhkan, yaitu dengan memindahkan kebijakan yang maslahat kepada kebijakan yang lebih maslahat adalah intinya” tambah Marsudi.
Marsudi berpandangan Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan. Dalam membangun sebuah negara merupakan suatu keharusan dan kewajiban, baik dalam membangun infrastruktur maupun membangun kemaslahatan bangsa.
“Dengan adanya pandemi Covid-19 dan krisis global, harga minyak dunia meningkat. Hal ini menyebabkan harga minyak di Indonesia juga meningkat. Maka jika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi, itulah yang terbaik. Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan.” ujarnya.
Dia juga memandang prinsip dari keadilan tidak harus sama, namun terkait kemaslahatan umat, dapat dikatakan adil ketika subsidi diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, Pemerintah juga akan memperkuat fungsi pengawasan terkait skala prioritas dalam pemberian subsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari bentuk-bentuk praktik korupsi oleh oknum tertentu.
Dirinya mengatakan, hal itu disebabkan oleh karena hingga saat ini masih terjadi ketidaksinkronan antara data di pusat dengan di daerah sehingga perlu dilakukan ekstra pengawasan dan pengawalan distribusi bantuan sosial pemerintah agar benar-benar tepat sasaran.
"Perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan distribusi bantuan sosial pemerintah agar benar-benar tepat sasaran. Menjaga termasuk menyatukan dua kepentingan atau kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum untuk publik dan kemaslahatan khusus untuk keinginan public policy pemerintah”, tambahnya.
(FRI)