ECONOMICS

Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Ini Kata Ketua LPS

Anggie Ariesta 23/01/2026 07:41 WIB

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Keputusan pemerintah tersebut menimbulkan polemik, terutama terkait pentingnya profesionalisme sebagai pejabat tinggi bank sentral.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wamenkeu tak mempersoalkan pencalonan Thomas sebagai petinggi BI. Menurut Anggito, sosok yang akrab disapa Tommy itu memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, meski memiliki latar belakang sebagai politikus.

Berdasarkan pengalaman bekerja sama di Kementerian Keuangan, kata Anggito, Tommy selalu memisahkan secara tegas antara kepentingan negara dengan politik.

"Saya cukup lama bekerja sama dengan Pak Tommy, beliau sangat profesional meskipun labelnya pada waktu itu, label dari partai politik. Tetapi saya tidak pernah mendengar satu kata pun ataupun satu tindakan-tindakan yang mengatasnamakan (politik)," kata Anggito dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Selain Thomas, Anggito juga memberikan apresiasi terhadap dua kandidat lainnya yang diusulkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Presiden Prabowo Subianto, yakni Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Dia menilai seluruh calon tersebut merupakan figur kompeten yang sudah lama ia kenal rekam jejaknya.

"Jadi saya cukup yakin ketiga calon yang diajukan oleh Pak Gubernur dan oleh Bapak Presiden ke DPR itu adalah orang-orang yang profesional. Jadi itu saja pegangan saya, dan saya kira saya cukup yakin dan saya sudah cukup lama mengenal mereka bertiga," katanya.

Sebagai pimpinan LPS, Anggito berharap siapa pun yang nantinya terpilih melalui proses seleksi di DPR dapat menjaga koordinasi yang solid antar lembaga, terutama dalam menjaga stabilitas finansial nasional melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dia menegaskan, penilaiannya didasarkan pada objektivitas profesionalisme tanpa ada tendensi politik tertentu.

"Itu jawaban yang jujur yang harus saya sampaikan pada Anda, tidak ada maksud tertentu. Jadi saya cukup meyakini siapapun yang terpilih dari ketiganya mereka akan bisa melaksanakan, menjalankan dengan baik," pungkasnya.

>

(Rahmat Fiansyah)

SHARE