Tiga Poin Ini Jadi Rekomendasi Konferensi Perburuhan Internasional di Swiss
Ida juga mengajak menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN untuk melakukan breakfast meeting.
IDXChannel - Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-111 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss telah resmi ditutup.
Beberapa hal penting menjadi rekomendasi dan resolusi dari penyelenggaraan acara tersebut.
Misalnya saja terkait adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, perlindungan tenaga kerja, persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran ILO 2024/25.
Hasil ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi Indonesia dalam pembangunan ketenagakerjaan khususnya untuk memajukan keadilan sosial.
Dalam sidang pleno ILC ke-111, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah lewat pidato nasionalnya menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja.
Pertama, memastikan ketersediaan penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat.
Kedua, revitalisasi kelembagaan pasar kerja sebagai kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja.
Terakhir, meningkatkan kualitas serta kondisi kerja melalui pelindungan bagi pekerja dalam mendukung transisi yang berkeadilan akibat perubahan iklim.
"Bagi kami, keadilan sosial adalah bagian dari lima prinsip dasar Negara Indonesia, yang dirancang oleh para pendahulu kami untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," ujar Ida, dalam keterangan resminya, Minggu (18/6/2023).
Menurut Ida, Indonesia mendukung sepenuhnya agenda memajukan keadilan sosial untuk dilaksanakan secara komprehensif dan tanpa meninggalkan siapa pun.
Ida juga mengajak menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN untuk melakukan breakfast meeting.
Dalam kesempatan itu, Ida mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendorong peningkatan daya saing kawasan ASEAN terhadap ekonomi global.
Sementara, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa Indonesia mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite General Discussion mengenai Transisi yang Adil.
"Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak. Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai dasar tindakan dan referensi sentral guna pembuatan kebijakan," ujar Indah.
Selain itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Budi Hartawan, menekankan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian serius dunia dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ketenagakerjaan.
Karenanya, diperlukan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, termasuk melalui inovasi dalam bidang pemagangan.
Sebagai negara anggota ILO sejak tahun 1950, Dirjen Budi menekankan bahwa Indonesia akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi baru ILO terkait standar pemagangan berkualitas.
"Saya kira kita semua memiliki semangat yang sama untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari segala usia untuk memiliki, meningkatkan, dan memperbarui keterampilan secara berkelanjutan di pasar tenaga kerja yang terus berubah dengan cepat," pungkas Budi. (TSA)