ECONOMICS

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,5 Miliar di April 2025

Anggie Ariesta 16/06/2025 11:12 WIB

Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tumbuh 8,2 persen secara year-on-year (yoy) menjadi USD431,5 miliar.

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,5 Miliar di April 2025. (Foto: Inews Media Group)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tumbuh 8,2 persen secara year-on-year (yoy) menjadi USD431,5 miliar. Pertumbuhannya pun lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy).

"Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada April 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD208,8 miliar, atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.

>

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Pemerintah menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,4 persen); Konstruksi (12,0 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).

BI menyebut posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,8 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,0 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,9 persen terhadap total ULN swasta.

BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,3 persen dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

(Febrina Ratna Iskana)

SHARE