Utang Pemerintah Bisa Naik hingga Rp2.000 Triliun per Tahun, Ekonom: Sampai Kiamat
Utang pemerintah Indonesia yang terus naik hingga ke level Rp7.950,52 triliun per Oktober 2023 dikritisi.
IDXChannel - Utang pemerintah Indonesia yang terus naik hingga ke level Rp7.950,52 triliun per Oktober 2023 dikritisi. Bahkan, tren kenaikan bulanan ini dinilai bisa terjadi sampai dunia berakhir.
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah berutang sebesar Rp1.000 triliun-Rp2.000 triliun setiap tahunnya. Bahkan, angka ini bisa lebih.
"Sehingga sampai kiamat, itu akan selalu mengambil utang sebesar Rp1.000 triliun-Rp2.000 triliun tiap tahun, atau bahkan lebih. Utang yang diambil untuk menambal defisit itu dulu Rp50 triliun, sekarang sudah Rp1.000 triliun-Rp2.000 triliun, ya sampai kiamat kalau tidak ada perubahan radikal," ucap Didik dalam Seminar bertemakan "Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum" secara virtual di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Bahkan, kata Didik, utang pemerintah Indonesia tercatat sudah naik hingga tiga kali lipat sejak 2014. Tahun 2020, menurutnya paling spektakuler.
"Yang spektakuler waktu Covid-19, nah sekarang pembayaran bunga dan pokok bisa mencapai Rp1.000 triliun, seperti di 2023 ini kira-kira. Dalam pandangan saya, ini sudah menjadi penyakit dalam APBN kita," pungkas Didik.
"Jadi, setahun APBN kita membuat utang atau obligasi Rp1.686 triliun tahun 2020 waktu Covid-19," ujar dia.
Meskipun pemerintah menyebut rasio utang masih dalam taraf aman di 40%, Didik mengatakan, hal ini benar jika hanya dihitung dari utang ini saja. Sebab, ini belum menghitung utang yang lain, misal utang BUMN, utang pemerintah daerah, dan yang lainnya, bisa mencapai 70%.
Dia pun mengungkapkan, di Jepang saja misalnya, meski rasio utang sampai 200% dari PDB, bunganya hanya 0,2%. Indonesia, di sisi lain, bunganya mencapai 6,5%. Sehingga, kalau seandainya Jepang berutang hingga Rp7.000 triliun seperti Indonesia, maka yang dibayar setiap tahun hanya Rp14 triliun.
Sementara Indonesia, membayar utangnya bisa mencapai Rp350 triliun-Rp400 triliun per tahunnya, meskipun itu hanya bunga.
"Siapa yang menikmati? Ya orang-orang kaya itu, termasuk perbankan karena mereka membeli obligasi. Mereka tak perlu bekerja karena mendapat uang dari pajak. Nah kenapa? Ini yang ugal-ugalan," tambah Didik.
Dia juga menyinggung rencana penerbitan utang di 2024 sebesar Rp1.300 triliun.
Padahal, Didik mencontohkan, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), obligasi yang dikeluarkan hanya sekitar Rp50 triliun-Rp75 triliun. Utang ini pun dipakai untuk menutup defisit, atau menambah anggaran.
Dia menegaskan, penerbitan obligasi ini tidak semuanya untuk anggaran, sebagian di-swap untuk utang. Sehingga, yang dipakai hanya selisihnya saja.
(YNA)