Utang Proyek Kereta Cepat Rp8,3 Triliun Belum Cair, Luhut Terbang ke China Pekan Ini
Menko Luhut akan mengunjungi China pekan ini terkait pengajuan utang Rp8,3 triliun yang belum cair dari CBD untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan mengunjungi China pekan ini. Lawatan itu lantaran China Development Bank (CDB) belum menyuntik anggaran sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengajukan pinjaman senilai Rp8,3 triliun untuk menambal pembengkakan anggaran (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Total nilai pembengkakan biaya Kereta Cepat mencapai Rp18,2 triliun.
Namun saat ini, CDB belum memenuhi komitmen untuk memberikan pinjamannya kepada Indonesia. Perkaranya belum ada kesepakatan nilai interest rate atau tingkat suku bunga atas pinjaman sebesar Rp8,3 triliun itu.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, mengatakan kehadiran Luhut di negara komunis tersebut agar bisa bernegosiasi dengan pihak otoritas setempat. Interest rate yang ditawar Indonesia berada di level 2 persen.
"Minggu ini tim Pak Luhut dan Dirut KAI, Dirut KCIC ke China untuk negosiasi final mengenai pricing, belum selesai. Kita lagi nawarin 2 persen, tapi belum tahu dapat berapa," ungkap Tiko saat ditemui di gedung DPR, Senin (3/4/2023).
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75 persen cost overrun ditutupi dengan pinjaman.
Sementara, 25 persen dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25 persen sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," imbuh Tiko.
(FAY)