Wamenaker Soroti PHK 250 Ribu Pekerja di Industri Tekstil Akibat Banjir Barang Impor
Wamenaker menilai data PHK yang terjadi di industri tekstil sebanyak 250 ribu pekerja perlu dicermati. Kondisi ini diperparah dengan adanya impor ilegal.
IDXChannel - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menilai data PHK yang terjadi di industri tekstil sebanyak 250 ribu pekerja perlu dicermati. Kondisi ini diperparah dengan adanya impor ilegal yang membanjiri pasar tekstil di Indonesia.
"Atas keluhan APSyFI semua pihak sebaiknya bijaksana, mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, perlu kerja sama semua pihak, sebab impor illegal menyangkut kehidupan buruh," kata Wamenaker dalam keterangan resmi, Rabu (18/12/2024).
Wamenaker Immanuel menyebut pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindak masalah yang dikeluhkan APSyFI terkait serbuan barang impor yang berdampak buruk pada sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hanya mengurusi pekerja/buruh.
"Kami hanya bisa mengatakan, keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor ilegal yang melemahkan lapangan kerja," kata Wamenaker.
Sebelumnya, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan sepanjang dua tahun terakhir, impor ilegal membanjiri pasar domestik. Hingga 2024, 60 pabrik tutup dengan 250.000 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat produk industri dalam negeri kalah saing dengan impor ilegal.
Menurut Redma, pada 2021 ketika Covid sedang melanda dunia, impor dari China sempat dihentikan. Namun ketika kebijakan lockdown berakhir dan impor dari China dibuka kembali, produk ilegal kembali membanjiri pasar.
"Impor illegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephthalic Acid (PTA). Menurut APSyFI, kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, bersama-sama mengumumkan kinerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.
"Dalam kurun waktu 4-11 November 2024 saja, berhasil melakukan 283 kali penindakan penyelundupan berbagai komoditas seperti tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika dan lain-lain," ujar Budi Gunawan.
(Febrina Ratna)
