Wamenkeu Sebut Harga BBM Subsidi Tak Naik Turut Topang Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61 Persen
Wamenkeu menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61 persen pada kuartal I-2026 merupakan cerminan kebijakan pemerintah, salah satunya terkait harga BBM.
IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tembus 5,61 persen pada kuartal I-2026 merupakan cerminan kebijakan pemerintah yang memperhatikan indikator makro, salah satunya menahan harga BBM subsidi.
Juda menyebut pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas inflasi untuk mengerek konsumsi masyarakat. Dia membandingkan tingkat inflasi di masa pemerintahan sebelumnya, seperti era Orde Baru yang tembus dua digit, terlebih saat menjelang krisis moneter.
"Indonesia bisa tumbuh cukup tinggi dengan tidak mengorbankan pada stabilitas. Indikator stabilitas itu kan inflasi. Berapa inflasi? 2,42 persen. Itu adalah inflasi yang rendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin dalam satu dekade," kata Juda dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang dilangsungkan secara online, Kamis (7/5/2026).
Juda tidak menafikan ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah saat ini turut mengancam kestabilan harga komoditas terlebih minyak untuk BBM. Kebijakan tidak menaikkan harga BBM sampai sekarang di tengah inflasi harga minyak dunia diklaim untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga.
"Subsidi BBM memang kami jaga, harga BBM-nya tidak mengalami kenaikan, supaya inflasi terjaga dan daya beli masyarakat terjaga. Itu mengapa konsumsi di kuartal satu juga masih baik, di atas lima persen. Kalau konsumsi masyarakat di atas lima, itu artinya cukup kuat," kata dia.
"Harga BBM yang kita jaga ini juga by design untuk menjaga daya beli masyarakat. Coba kalau kita lepas, pasti inflasi meningkat, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi turun," imbuhnya.
Di balik itu, Juda menitikberatkan ada diskresi fiskal seperti pengalihan anggaran belanja. Asumsi dasar makro yang nyaris terpengaruh karena inflasi harga minyak tak lepas dari beberapa skenario untuk menekan defisit fiskal dalam batas aman di bawah 3 persen.
"Kami perlu melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain, dan itu sudah kami lakukan, sehingga dengan asumsi harga minyak di tahun ini katakanlah USD100 per barel dan dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen di tahun ini," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)