Wapres Minta Pembangunan Satu Juta Rumah Dipercepat

Wapres Ma’ruf Amin meminta proyek pembangunan satu juta rumah agar dipercepat. Pasalnya angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. 

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta proyek pembangunan satu juta rumah agar dipercepat. Pasalnya, berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menyebutkan angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. 


Oleh karena itu, kata Wapres, selain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.


“Pemerintah mendorong pembangunan perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi backlog kekurangan perumahan, tapi juga punya multiplier effect, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” tegas Wapres ketika menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).


Wapres pun meminta agar pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan meskipun semoat terdampak pandemi Covid-19.


“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” tegasnya.


Sejalan dengan apa yang disampaikan Wapres,  dalam keterangan persnya, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan bahwa saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.


“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.


Selain itu, Paulus menambahkan bahwa saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own). 


“Untuk apartemen kami sampaikan ada program rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen kerena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tutup Wapres. (RAMA)