Wujudkan Digitalisasi Layanan Pemerintah, Peruri Jadi GovTech
Pemerintah melakukan restrukturisasi dan transformasi Perum Peruri menjadi GovTech atau tim pengelola digital pemerintah.
IDXChannel - Pemerintah melakukan restrukturisasi dan transformasi Perum Peruri menjadi Government Technology Agency (GovTech) atau tim pengelola digital pemerintah.
Kehadiran GovTech ini untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintah yang terpadu dan terintegrasi. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Luhut, nantinya GovTech akan mengkonsolidasikan seluruh layanan di kementerian dan lembaga (K/L) dalam satu portal nasional. Saat ini ada 2.000 APPS yang tersebar di seluruh K/L.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech atau tim pengelola digital pemerintah. Kehadiran GovTech telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.
Luhut memastikan dengan kehadiran GovTech, maka jumlah APPS menjadi lebih kecil alias berkurang sehingga mampu menghemat pengeluaran kementerian dan lembaga triliunan Rupiah per tahunnya.
"Nah kita akan gunakan Peruri nanti sebagai APPS-nya. Dan kemudian kita juga akan restructuring Peruri sehingga bisa mampu mengakomodasi ini," kata Luhut, Sabtu (13/1/2024).
“Mengenai pendanaan, juga sebenarnya tidak terlalu banyak karena semua kita tuh hampir punya 2.000 APPS, itu di setiap kementerian dan lembaga, nah sekarang itu kita mau kecilin aja, sehingga pengeluaran triliunan Rupiah per tahun itu nggak perlu ada lagi, bisa digunakan untuk yang lain,” lanjutnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat upaya transformasi layanan digital secara menyeluruh.
Pesan ini disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden pada Selasa (9/1/2024) lalu.
Menindaklanjuti arahan Luhut pun langsung melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk mengkoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan.
Dalam pertemuan kedua pejabat negara itu, Menko Marves mencatat bila Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini berjalan baik, maka akan membuat perubahan mendasar dalam meningkatkan kemajuan Indonesia menjadi lebih cepat.
Dia pun menyampaikan dukungan penuh percepatan transformasi digital pemerintahan yang bisa menjadi pondasi percepatan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
"Nah kalau ini terjadi, ya trajectory kita 2030 bisa USD10.000 income per kapita, kemudian sekarang kan kita lihat itu inflasi kita di bawah 3 persen. Kemudian kita lihat cadangan devisa kita USD140-an sekian miliar, belum pernah dalam sejarah 43 bulan kita trade surplus," ungkap dia.
“Saya kira kita akan makin tercapai, akan steady gitu sehingga nanti siapapun penerusnya pak Jokowi, pak Jokowi sudah membangun sistem yang itu akan membuat negara kita lebih baik lagi," tutupnya.
(NIY)