Wujudkan Proses Logistik Efisien, Kemenhub Kebut Misi Integrasi Layanan Nasional
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengebut misi integrasi layanan logistik nasional baik di darat, laut, maupun di udara.
IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengebut misi integrasi layanan logistik nasional baik di darat, laut, maupun di udara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa kolaborasi antar-kementerian perlu untuk mewujudkan rencana tersebut. Salah satu hasilnya adalah peluncuran ekosistem logistik nasional (National Logistics Ecosystem / NLE) pada Juni 2020.
"Dukungan kementerian perhubungan salah satunya adalah kolaborasi dengan kementerian terkait melalui National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menuju E-LOGISTIK door to door service, dengan sistem ini memungkinkan proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi," kata Budi dalam diskusi nasional Kementerian Perhubungan, Rabu (4/8/2021).
Sesuai Inpres No.5/2020, Kemenhub bertugas mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor-impor serta logistik melalui aplikasi Indonesia National Single Window / INSW Mobile.
INSW merupakan sebuah sistem satu pintu (single submission) untuk mengakses dan memproses data dan informasi yang berkaitan dengan kepabeanan dan pengeluaran barang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhan, kebandarudaraan, dan sistem lainnya.
Akses ini diharapkan dapat menghilangkan repetisi dan duplikasi proses dokumen dalam kebijakan layanan logistik.
Budi melihat apabila ada integrasi stakeholder dari hulu ke hilir dapat mempercepat proses layanan sekaligus menekan biaya logistik.
Di sisi lain, rantai pelayanan logistik nasional ini, terang Budi perlu mendapat dukungan dari pelaku usaha yang kompetitif, transparan, dan tidak monopoli.
"Stakeholder yang terkait dengan rangkaian dari hulu ke hilir dapat mempercepat proses layanan sehingga biaya logistik dapat ditekan. Hal ini perlu mendapat dukungan dari sisi b2b yang kompetitif, transparan, dan tidak monopoli, sehingga rangkaian nasional logistic ecosistem yang didukung dengan teknologi benar-benar berdampak dalam menekan biaya logistik," tukasnya.
Untuk diketahui, menurut penilaian Logistic Performance Index (LPI) dari Bank Dunia, kinerja pelabuhan di Indonesia mengalami tren yang positif sepanjang 2010-2018.
Indonesia mengalami peningkatan 16,3 persen dengan indikator kinerja infrastruktur transportasi seperti: kecukupan prasarana transportasi, keterjangkauan aksesibilitas pelayanan, konektivitas multi-moda transportasi, kapasitas kinerja penyedia jasa logistik, kompetensi penyedia jasa logistik, waktu pengerjaan dan tarif jasa logistik.
Sementara menurut kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat 3 biaya logistik yaitu, 50 persen untuk transportasi darat, 30 persen di pelabuhan, dan 20 persen untuk biaya pelayaran.
Menurut Budi, mahalnya biaya logistik tidak hanya mengacu pada pelayaran, tetapi terdapat aspek lain yang memberi pengaruh.
"Dapat kita ketahui bahwa biaya logistik kita tidak hanya terpaku pada biaya pelayaran saja, namun ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu pemerintah menginisiasi national logistic ecosistem yang mengintegrasikan g2g2b (government to government to business)," terangnya. (NDA)