Yellen: Gagal Bayar Utang Bisa Picu Bencana Ekonomi di AS

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memperingatkan bahwa bencana ekonomi bisa terjadi jika pagu utang pemerintah gagal dinaikkan.

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memperingatkan bahwa bencana ekonomi bisa terjadi jika pagu utang pemerintah gagal dinaikkan. AS terancam gagal bayar jika plafon utang tidak segera naik.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan eksekutif bisnis dari California pada Selasa waktu setempat. Dia mengatakan gagal bayar akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan suku bunga yang lebih tinggi.

Dia mengatakan Kongres memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan atau menangguhkan batas pinjaman yang saat ini dipatok di angka USD31,4 triliun. Gagal bayar akan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dibuat AS sejak puncak pandemi.

"Gagal bayar akan memicu bencana ekonomi dan keuangan," kata Yellen kepada anggota Kamar Dagang Metropolitan Sacramento, dilansir dari Reuters pada Rabu (26/4/2023).

"Kegagalan akan menaikkan biaya pinjaman. Investasi akan menjadi jauh lebih mahal di masa depan,” jelasnya.

Jika plafon utang tidak dinaikkan, bisnis AS akan menghadapi pasar kredit yang memburuk, dan pemerintah tidak bisa melindungi anggota militer dan manula yang bergantung pada program Jaminan Sosial, katanya.

"Kongres harus memilih untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang. Itu harus dilakukan tanpa syarat dan seharusnya tidak menunggu sampai menit terakhir,” desaknya.

Pada Januari, Yellen mengatakan kepada parlemen bahwa plafon utang saat ini hanya akan cukup hingga awal Juni. Karena pemerintah membelanjakan lebih dari yang dibutuhkan, parlemen harus menaikkan plafon utang secara berkala.

Ketua DPR Kevin McCarthy minggu lalu mengajukan rencana yang mencakup pemotongan anggaran sebesar USD4,5 triliun dan peningkatan batas utang sebesar USD1,5 triliun. Gedung Putih menegaskan pemangkasan anggaran dan peningkatan plafon utang tidak boleh dikaitkan.

Sejak akhir tahun lalu, DPR dikuasai oleh Partai Republik. Sementara itu, Gedung Putih dan Senat dikendalikan oleh Partai Demokrat. (WHY)