Legalisasi Perkebunan Sawit Demi Tingkatkan Penerimaan Negara

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa ditingkatkan.

IDX Channel - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa ditingkatkan. Presiden bahkan meminta, agar peningkatan tata kelola industri kelapa sawit bekerja lebih maksimal di akhir-akhir masa jabatannya yang berjalan hingga Oktober 2024.

Untuk itu dalam perintahnya, Presiden Jokowi meminta Satgas Sawit untuk segera menyelamatkan masalah perkebunan sawit, termasuk soal penyelesaian lahan perkebunan sawit ilegal. Hal ini, dinilai dapat membuat perolehan pajak lebih tinggi utamanya pendapatan nasional dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Disisi lain, Pemerintah juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan lahan sawit ilegal di dalam hutan. Di mana, dalam temuan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan, di Indonesia terdapat 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Dan sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya, merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.