MARKET NEWS

Airlangga Sebut Fundamental IHSG Kuat Meski Sempat Turun 6,12 Persen

Binti Mufarida 18/03/2025 17:41 WIB

Akibat penurunan yang tembus lebih dari 5 persen dalam satu hari, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat dihentikan sementara (trading halt).

Airlangga Sebut Fundamental IHSG Kuat Meski Sempat Turun 6,12 Persen. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai masih memiliki fundamental yang kuat meski anjlok hingga 6,12 persen pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (18/3/2025). 

Adapun akibat penurunan yang tembus lebih dari 5 persen dalam satu hari, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat dihentikan sementara (trading halt).

"Kalau dari segi fundamental kan kuat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

Menurut Airlangga, penurunan indeks saham menjadi fenomena yang biasa dan kerap terjadi di negara-negara lain dalam beberapa minggu terakhir.

"Saham-saham yang negara lain minggu-minggu lalu turun cukup dalam. Nah, sekarang mungkin kemarin kita belum terlalu kena. Baru berimbas 1-2 hari (ini)," kata dia. 

Airlangga menilai, penurunan IHSG juga bisa saja terjadi setelah dirilisnya laporan keuangan oleh sejumlah emiten. Kemudian, rilis suku bunga acuan oleh BI dan rapat FOMC The Fed menjadi salah satu sentimen yang dinantikan investor sehingga dinilai memengaruhi gerak IHSG.

"Kita lihat secara global kan besok ada FOMC meeting. Nah, tentu market masih menunggu. Yang kedua juga rapat gubernur BI tentu juga akan ditunggu oleh publik," kata Airlangga. 

Lebih lanjut, Airlangga tak berkoentar banyak mengenai regulasi pemerintah yang dinilai berkontribusi pada penurunan IHSG. 

Dia mengatakan ke depan, kementerian teknis bakal memberi penjelasan terkait arah kebijakan agar tidak menimbulkan mispersepsi. Termasuk, terkait penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai membuat rontok saham perbankan. 

"Ya tentu nanti kementerian teknis perlu menjelaskan agar transparansi kebijakan bisa lebih jelas. Kalau hapus KUR kan itu sudah tidak ada di laporannya. Itu kan yang dihapus bukan tagihannya yang dihapus," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

SHARE