Apa Kabar Rencana IPO Wika Realty? Ini Kata Manajemen WIKA
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) buka suara soal rencana IPO anak usaha, yakni Wika Realty.
IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah fokus pada penyehatan keuangan perseroan. Sehingga, rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) anak usaha perseroan saat ini belum menjadi prioritas.
"IPO anak usaha sampai dua tahun ke depan belum jadi prioritas. Kami masih fokus penyehatan dulu," kata Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya saat Media Discussion di Jakarta, dikutip Jumat (23/8).
Anak usaha perseroan, Wika Realty sempat direncanakan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2023. Namun rencana tersebut belum terlihat kelanjutannya hingga saat ini.
Selain itu, perseroan juga digadang-gadang menyiapkan IPO anak usahanya yang lain, seperti WIKA Industri dan Konstruksi, WIKA Rekayasa Industri, WIKA Bitumen, WIKA Serang Panimbang, serta WIKA Tirta Jaya Jatiluhur.
Dalam rangka menyehatkan kondisi keuangan, WIKA juga mengaku lebih selektif sebelum mengakuisisi proyek baru. Perseroan lebih mengutamakan proyek dengan skema pembayaran yang dilakukan per bulan atau monthly progress payment. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada modal kerja yang tertahan.
“Saat ini WIKA dalam melakukan akuisisi proyek mendorong manajemen risiko yang lebih prudent,” tutur Mahendra.
Mahendra menambahkan, perseroan saat ini tidak terlalu agresif mencari proyek. Dalam hal ini perseroan mempertimbangkan sejumlah hal antara lain, kesiapan finansial dari pemberi kerja, kelayakan metode kerja dan kondisi pelaksanaan pengerjaan proyek nantinya.
“Itu semua kami evaluasi untuk menghindari proyek-proyek yang cenderung membahayakan perseroan,” kata Mahendra.
WIKA meraih kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun di sepanjang semester I-2024 atau hingga Juni. Kontribusi terbesar atas perolehan kontrak baru berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti.
Sementara itu, berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress payment.
(Fiki Ariyanti)