MARKET NEWS

Banggar DPR RI Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2020

Fahmi Abidin 08/07/2019 15:00 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Banggar DPR RI Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2020. (Foto: Ist)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan diawali dengan penyetujuan banggar terkait asumsi makro dan RAPBN serta RKP 2020.

Rapat membahas pendahuluan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 hingga penyampaian dan pengesahan laporan panja-panja.

Dalam raker turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Rapat Banggar pada Senin (8/7) dipimpin oleh Kahar Muzakir dan dihadiri sebanyak 29 anggota DPR dari 9 fraksi. Rapat dimulai pukul 11.25 WIB dari agenda awal 10.00 WIB. “Maka, rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," ucap Ketua saat membuka rapat.

Segera setelah dibuka, Kahar menyatakan bahwa Banggar sudah menyetujui laporan dari BI, Kemenkeu, dan Ketua Bappenas. “Kami (Banggar), sepakati untuk asumsi makro RAPBN 2020,” kata Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/7).

Sementara itu, anggota Banggar DPR RI dari Partai Golkar John Kennedy Azis membacakan hasil panja-panja tentang asumsi makro yang telah disetujui.

“Pertumbuhan Ekonomi (PE), di tahun 2020 diperkirakan pada kisaran 5,2%-5,5%. PE tersebut cukup realistis dan dengan mempertimbangkan ekonomi domestik dan mempertimbangkan pelemahan ekonomi global,” tutur dia.

Kemudian lanjut dia, inflasi di tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 2,0%-4,0%. Pencapaian tersebut terutama akan didukung oleh strategi umum pengendalian inflasi dengan menciptakan keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. (*)

SHARE